SBY-Boediono Gagal Memimpin Stabilisasi Politik untuk Rakyat

RMOL. Senin lalu (11/10), kelompok Petisi 28 yang dimotori sejumlah aktivis muda mendatangi Istana Negara di Jakarta.

Maksud kedatangan mereka adalah untuk menyerahkan surat resmi permintaan agar SBY-Boediono dengan ihklas mengundurkan diri.

Dibawah ini bagian kedua dari 28 kegagalan SBY dalam memerintah Indonesia versi Petisi 28.

Kegagalan Presiden SBY Memimpin Stabilisasi Politik untuk Rakyat
6. SBY-Boediono gagal memimpin seluruh institusi kenegaraan yang mengakibatkan benturan antara lembaga negara, seperti benturan antara Presiden dengan Parlemen (dalam kasus Century), Presiden bahkan membangkang terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi, Presiden menolak keputusan dan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal penyimpangan di balik bailout Century.

Kegagalan Presiden SBY Memimpin Stabilisasi Politik untuk Rakyat
6. SBY-Boediono gagal memimpin seluruh institusi kenegaraan yang mengakibatkan benturan antara lembaga negara, seperti benturan antara Presiden dengan Parlemen (dalam kasus Century), Presiden bahkan membangkang terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi, Presiden menolak keputusan dan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal penyimpangan di balik bailout Century.

Konflik berkepanjangan antara Polri dengan KPK, Kejaksaan dengan KPK. Dalam berbagai konflik tersebut, Presiden SBY memperlihatkan ketidakmpuan dan ketidakpeduliannya. Bahkan Presiden SBY menjadi pemicu diantara seluruh konflik lembaga negara tersebut.

Praktek penyelengaraan negara mengalami stuck (tidak berfungsi), yang memicu meluasnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap hampir seluruh institusi negara, eksekutif, legislatif, di pusat maupun daerah.
7.    SBY-Boediono gagal memimpin persatuan dan kesatuan Negara Republik Indonesia baik dalam aspek teritorial, pemerintahan daerah dan program pembangunannya.

Pemerintah tidak memiliki prioritas bersama, bergerak sendiri-sendiri, untuk kepentingan daerah dan institusi  masing-masing, dengan mengesampingkan kepentingan nasional.
8.    SBY-Boediono gagal memimpin membangun stabilitas politik untuk  kepentingan bangsa dan rakyat, dengan membiarkan beroperasinya sistem demokrasi liberal yang sejatinya diperuntukkan untuk kepentingan segelintir elite politik nasional dan korporasi asing.

Berbagai gesekan dan konflik politik di tingkat elite politik hanya semata untuk bagi-bagi kue kekuasaan, tidak untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Pembentukan Sekretariat Gabungan misalnya, adalah kompromi politik yang dilakukan Presiden SBY untuk kepentingan mempertahankan kekuasaan semata dengan mengkompensasikan jabatan-jabatan politik diantara elite partai politik.

Politik hanya sebagai sarana elite untuk menumpuk kekayaan dan mengorbankan  rakyat, bangsa dan negara.   
9.    SBY-Boediono gagal memimpin dan gagal membangun tradisi politik sebagai alat untuk memperjuangkan kepentingan umum. Politik didistorsi maknanya menjadi alat untuk meraih tujuan-tujuan pribadi, tujuan presiden sebagai pribadi dan keluarganya, tujuan anggota DPR sebagai pribadi dan keluarganya, untuk mendapatkan dan mempertahankan jabatan, serta menumpuk kekayaan.

Politik dan partai politik hanya sebagai sarana elite untuk menumpuk kekayaan dengan mengorbankan kepentingan rakyat, bangsa dan negara. [arp]