RMOL. Presiden SBY ingin tahu apakah illegal logging penyebab terjadinya banjir bandang di Wasior, Papua Barat, yang telah menelan korban 102 jiwa.
“Saya menjawab, sejauh mata saya memandang tidak melihat ada pembalakan hutan. Begitu juga di balik awan yang menyeÂlimuti puncak bukit itu, saya tidak menemukan pembalakan hutan, tapi tidak tahu di atasÂnya,’’ ujar Kepala Badan NasioÂnal PeÂnangguÂlangan Bencana (BNPB) Syamsul Maarif, keÂpada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.
Begitulah antara lain pemÂbicaraan Presiden SBY dengan Syamsul Maarif di Istana, Jakarta, Jumat, ( 8/10) malam.
“Saya sampaikan juga ke Pak SBY bahwa pejabat di Wasior nggak mau dibilang pembaÂlakan hukum penyebab banjir. Sebab, menurut mereka meÂmang itu tidak ada illegal logging,’’ ujarÂnya.
Berikut kutipan selengkapnya:Jadi penyebab banjir banÂdang, bukan gara-gara illegal logging?Daripada kita menyalahkan, sementara pemda di sana kebeÂraÂtan dibilang
illegal logging karena tidak ada. Tapi dari insÂtuisi saya, dari pengalaman saya di MaroÂwali, mungkin ada illegal logging. Tapi ini cuma analisis ya.
Apa lagi yang Anda laporkan kepada Presiden?Saya juga laporkan tentang perÂlunya hunian sementara. Bapak Presiden memerintahkan agar segera melakukan perbaikan dengÂan melibatkan TNI. Jadi melakukan perbaikan rumah seÂmentara penduduk itu dengan skema TNI Masuk Desa. SemenÂtara bahan-bahannya harganya mahal, semen saja Rp 1 juta per sak. Jadi, butuh dana yang baÂnyak. Makanya kiat akalin dengÂan membawa bahan banguÂnan itu dari Jakarta atau Surabaya dengÂan menggunakan kapal laut.
Sejak kapan Anda berada di Wasior?Senin (4/10) sudah ada di sana, bawa bantuan uang. Selasa bawa bantuan lagi setelah staf saya menyampaikan kebutuhan apa yang tidak dimiliki daerah.
Hasil investigasi Anda, beÂrapa total kerugian materi dan korban jiwa dari banjir banÂdang ini?Kemarin saya minta dihitung secara kasar, itu Sekda mengaÂtakan kerugiannya sekitar Rp 1,7 triliun, tapi itu kita belum turun ya, baru perkiraan. Sementara hingga pagi tadi, kami mencatat korban meninggal 102 orang. Sementara yang hilang 70-an orang.
Langkah-langkah apa saja yang telah dilakukan BNPB untuk penanganan banjir banÂdang Wasior?Mekanisme yang kita lakukan untuk penanganan bencana diÂmanaÂpun itu, termasuk Wasior yang jauh dari Jakarta itu berÂdasarkan Undang-Undang NoÂmor 24/2007 tentang PeÂnangguÂlangan Bencana bahwa yang berÂtanggungjawab untuk kejadian bencana adalah pemerintah dan pemerintah daerah (pemda). Untuk itu kita membangun mekaÂnisme yang sesuai otoda bahwa yang pertama kali harus mengÂhadapi itu adalah pemda.
Tapi kok ada kesan penangaÂnan bencana lambat?Untuk penanganan bencana itu tidak ada istilah terlambat. Undang-undang kan menegaskan pemda yang pertama hadapi, baru tingkat provinsi merapat untuk mengerahkan potensi yang ada di kabupaten-kabupaten sekitar tempat yang terjadi bencana.
Pemerintah pusat juga dalam waktu yang secepat-cepatnya datang kesana tapi bukan untuk mengambil alih kepentingan bupati atau gubernur, tapi untuk menegakkan kewibawaan meÂreka dengan membawa sejumlah bantuan yang ekstrim yang tidak dimiliki daerah tersebut. Jadi ini perlu kita sampaikan, kalau tidak begitu nanti saya kasihan rakyat, merasa tidak diperhatikan pemeÂrintah, padahal tidak begitu.
Apa saran Presiden untuk memÂbantu korban?Memang Presiden telah meÂmeÂrintahkan mekanisme penangaÂnan bencana alam, yakni pemda setempat yang pertama berÂtanggung jawab, provinsi segera memberikan bantuan yang lain, pusat juga datang memberi seÂsuatu yang bersifat penting bagi daerah, melibatkan TNI dan Polri. Jadi jika melihat segi UnÂdang-undang dan petunjuk PresiÂden itu, apa yang kita lakukan mekanismenya sudah berjalan.
Untuk jangka pendek, apa program prioritas BNPB untuk membantu korban bencana?Jangka pendek kita adalah membangun kurang lebih 1.000 rumah hunian sementara. Tempat itu nanti harus jauh dari mulut sungai.
Bagaimana dengan upaya reÂhabilitasi?Tahap rehabilitasi dan rekonsÂtruksi itu kan setelah tanggap darurat yang rencananya tanggal 18 Oktober 2010 selesai. Nanti kita kirimkan tim verifikasi yang bekerja sama dengan pemda seÂtempat untuk melihat mana yang rusak untuk segera diÂbangun. Itu semuanya kita hitung anggaranÂnya, APBD pemda berapa, pemda provinsi berapa, dan puÂsat beÂrapa. Di pusat nanti dibagi-bagi berdasarkan jenis proyekÂnya.
[RM]
