Berita

Wawancara

WAWANCARA

Teuku Faizasyah: Pemerintah Belanda Belum Merespon Pembatalan Kunjungan Presiden SBY

JUMAT, 08 OKTOBER 2010 | 07:13 WIB

RMOL. Pemerintah Belanda ngambek. Barangkali itulah kesan terhadap belum adanya respons dari negara kincir angin itu terhadap pembatalan kunjungan Presiden SBY.

Padahal, di era teknologi ko­munikasi sekarang ini, bisa deng­an cepat direspons pem­batalan kunjungan yang sudah disam­paikan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa.

Melihat kondisi ini, dapat di­pastikan Presiden SBY tidak akan berkunjung ke Belanda dalam waktu dekat ini. Sebab, menurut Staf Khusus Presiden Bidang Hubungan Internasional Teuku Faizasyah, SBY akan berkunjung tergan­tung apa res­pons Belanda terhadap Repu­blik Maluku Se­latan (RMS).


“Saat ini terlalu dini untuk pe­rubahan sikap. Kita tunggu saja dulu apa respons pemerintah Be­landa terhadap RMS,” ujar Teuku Faizasyah, kepada Rakyat Mer­deka, di Jakarta, kemarin.

SBY semula dijadwalkan akan melakukan kunjungan kenega­raan atas undangan Ratu Beatrix dan Perdana Menteri Jan Peter Balkenende antara 5 Oktober hingga 10 Oktober 2010.

Tapi tiba-tiba SBY membatal­kan kunjungannya ke Belanda karena tidak terima dengan ada­nya pengadilan yang salah satu isinya menuntut penangkapan Pre­siden RI terkait pelanggaran HAM. Bagi SBY, hal itu me­nyang­­kut harga diri bangsa Indonesia.  

Menurut Faizasyah, tuntutan akti­vis RMS untuk menangkap Presiden SBY memang ditolak oleh Pengadilan Den-Haag Be­landa, tapi sidang atas tuntutan RMS lainnya masih berlanjut.

“Jadi, Presiden SBY belum tahu kapan berkunjung ke Be­landa. Kita masih menunggu respons pemerintah Belanda,’’ ujar bekas Juru Bicara Kemen­terian Luar Negeri itu.

Berikut kutipan selengkapnya:

Putusan pengadilan menolak menangkap Presiden SBY itu ti­dak mempengaruhi ya?
Saat ini terlalu dini untuk pe­rubahan sikap.

Jadi, belum tahu kapan kun­jungan ke sana?
Saya tidak bisa mengomentari pada saat sekarang ini.

Kenapa sih Presiden takut banget?
Tidak takut atau cemas sama sekali. Hanya saja kunjungan ter­sebut menjadi tidak bisa maksi­mal karena niatan untuk mem­bangun hubungan bilateral yang lebih baik. Kemudian menjadi tergerus atau terganggu makna­nya oleh satu aktivitas di luar pertemuan formal.

Kalau memang tidak takut, kenapa tidak buru-buru saja ke negeri kincir angin itu?
Ya, tidak seperti itu. Tapi perlu diketahui adanya suatu dasar untuk melihat kembali bagai­mana penyikapan pemerintah Belanda terhadap visi RMS.

Artinya, menunggu penyi­kapan itu ya?
Ya, kunjungan ini dilakukan dengan kondisi yang lebih tepat dan kondisi yang sudah maksimal secara produktif.

Apa sih yang menjadi kebe­ratan Presiden untuk sekarang ini?
Itu keseluruhan proses itu juga kita pertanyakan. Jadi bukan hanya soal tuntutan yang telah ditolak. Ini kan masih dilanjutkan minggu depan.

Mengapa mengkhawatirkan pengadilan itu, kan Belanda ti­dak mengakui RMS sejak 1978?
Ya, kasusnya itu baru difile tanggal 2 Oktober 2010, dan dua hari kemudian sudah disetujui untuk disidangkan 5 Oktober 2010. Bukankah dari sisi plan­ning atau pengaturan waktu men­­jadi sensitif dengan keda­tangan Bapak Presiden.

Jadi, saya kira tidak ada di ne­gara manapun atau dalam kasus manapun ada satu tindakan yang sedemikian rupa yang tidak mem­­­­­berikan apresiasi atau  peng­hormatan dalam kunjungan yang dilakukan oleh Kepala Negara.

Jadi, ini semata soal kepanta­san ya?
Ya, antara lain seperti itu. Masa tiba-tiba ada satu keputusan yang menyandingkan waktu persi­dangan dengan kunjungan Presi­den. Jadi, bisa dibayangkan apa­kah pantas atau tidak seperti itu. Ini akan mencederai misi dan mengurangi makna dari kun­jung­an tersebut. Sebab,  akan menjadi isu di media dan akan mengu­rangi nilai kerja sama apa yang diraih dari kunjungan itu.

Pembatalan kunjungan itu sangat merugikan Indonesia gara-gara bisa menghambat investor Belanda masuk ke sini?
Memang dalam agenda perte­muan ada disiapkan soal perte­muan bisnis. Tapi penundaan kunjungan itu menghambat in­vestor masuk.

Ah, masa sih?
Ya, betul itu. Sebab, mereka sudah puluhan tahun di Indone­sia. Jadi, sudah sangat memahami kondisi itu, sehingga tidak ada keragu-raguan.

Jadi, tidak ada pengaruh sama sekali ya?
Tidak ada.

Apa tanggapan dari peme­rintah Belanda terkait pemba­talan kunjungan Presiden?
Belum ada.

Tidak ada respon sama sekali ya?
Pemerintah Indonesia belum mendapat respon resmi  dari pemerintah Belanda. Tapi surat pembatalan kunjungan itu sudah dikirim melalui Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa.

Bagaimana sih menangani ma­salah RMS ini?
Kita harapkan itu juga didu­kung oleh negara di dunia. Tidak mungkin republik dalam repu­blik.   [RM]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

BSI Tutup 2025 dengan Syukur dan Spirit Kemanusiaan

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:11

KUHP Baru Hambat Penuntasan Pelanggaran HAM Berat

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:10

TNI AL Gercep Selamatkan Awak Speedboat Tenggelam di Perairan Karimun

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:58

BNPB Laporkan 1.050 Huntara Selesai Dibangun di Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:55

Indonesia Menjadi Presiden HAM PBB: Internasionalisme Indonesia 2.O

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:51

Prabowo Ungkap Minat Swasta Manfaatkan Endapan Lumpur Bencana Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:46

YLBHI: Pasal-pasal di KUHP Baru Ancam Kebebasan Berpendapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:39

Satgas Pemulihan Bencana Harus Hadir di Lapangan Bukan Sekadar Ruang Rapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:19

Saatnya Indonesia Mengubah Cara Mengelola Bencana

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Purbaya Klaim Ekonomi Membaik, Tak Ada Lagi Demo di Jalan

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Selengkapnya