Berita

Wawancara

WAWANCARA

Todung Mulya Lubis: Tujuan Utama Website Sri Mulyani Menggugah Pejabat Soal Etika Publik

MINGGU, 03 OKTOBER 2010 | 07:47 WIB

RMOL. Ketua Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D), Todung Mulya Lubis mengatakan, website Srimulyani.net belum dijadikan alat politik dalam Pemilu 2014.

“Yang bilang Sri Mulyani nyapres 2014 itu kan pengamat politik. Itu sah-sah saja. Tapi bagi kami, website itu hanya jualan etika publik, khususnya pejabat negara supaya betul-betul kepen­tingan rakyat yang men­jadi ruju­kan,’’ ujarnya ke­pada Rakyat Mer­­deka, di Jakarta, kemarin.

“ Saya kira Sri Mulyani adalah salah satu orang yang menun­jukkan pada kita semua bahwa etika publik itu penting. Hanya itu yang kita lakukan, tidak lain,”  tambahnya.


Berikut kutipan selengkapnya:

Apa motif Anda untuk me­lun­­curkan website Srimul­yani.net?
Kita ingin berjualan etika pu­blik kepada masyarakat, khu­sus­­­nya pada pejabat negara su­paya betul-betul kepentingan rakyat itu yang menjadi ruju­kan. Saya kira Sri Mulyani ada­lah salah satu orang yang me­nunjukkan pada kita semua bahwa etika pu­blik itu penting.

Hanya itu yang kita lakukan, tidak lain.

Apa etika publik memang be­gitu menonjol dalam diri Sri Mul­yani sehingga perlu di­tun­­juk­kan dalam situs?
Kalau pengalaman dan penga­matan saya, ya dia adalah orang yang kita sebut zero modal, yakni orang yang betul-betul mengu­tamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, atau kelompok. Bagi saya ini adalah satu model, atau satu sikap yang perlu didukung.

Disebut-sebut terkait skan­dal Bank Century, bukankah etika publik dalam Sri Mulyani ber­tolak belakang?
Saya tidak melihat Sri Mulyani salah dalam kasus Bank Century. Yang saya lihat dia memang menjalankan tugasnya, sesuai dengan keahlian dan keyakinan beliau.

Jadi anda melihat kasus Cen­tury ini sebenarnya hanya alat untuk menjatuhkan Sri Mul­yani?
Saya tidak mau berwacana soal itu. Fokus kita cuma mencoba mem­bangun etika publik dalam kehidupan berbangsa dan ber­negara.

Kalau etika publik, kenapa yang muncul nama situs Sri­Mul­yani, bukan etika publik.net misalnya?
Kita kan cuma ingin etika publik itu jadi rujukan berbangsa dan bernegara. Etika publik se­makin langka dalam membangun kehidupan kita. Makanya kita coba mengkampanyekan pikiran-pikiran etika publik yang penting bagi bangsa ini.

Sri Mulyani sudah memberi sumbangsih pemikiran atau tu­lisan dalam situs tersebut?
Ini kan inisiatif dari kita, bukan inisiatif Sri Mulyani. Saya cuma kawan. Gitu saja.

Reaksi Sri Mulyani bagai­mana ketika mengetahui ada si­tus mengenai dirinya?
Kita sih cuma memberi tahu dia, kita tidak meminta kontibusi­nya. Kontribusi di sini sama se­kali tidak kita butuhkan. Kita hanya memberitahu kepada be­liau. Begitu saja.

Tapi ada sinyalemen bahwa situs ini sebagai persiapan nya­pres 2014?
Itu kan pengamat politik yang ngomong. Jadi ya silakan saja.

Sri Mulyani sendiri apa ada niat untuk come back ke politik Indonesia?
Saya tidak nanya ya.

Kapan terakhir kali berhu­bungan dengan Sri Mulyani?
Waduh, saya nggak tahu itu.

Anda sendiri akan mendu­kung jika Sri Mulyani maju di Pilpres 2014?
Kita ini belum ngomong 2014. Kita cuma ngomong soal etika pu­blik. Jadi tidak pernah ada pi­kiran untuk tahun 2014, kita cuma ngomong 2010, sekarang ini.   [RM]

Populer

Negara Jangan Kalah dari Mafia, Copot Dirjen Bea Cukai

Selasa, 10 Februari 2026 | 20:36

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Koordinator KKN UGM Tak Kenal Jokowi

Rabu, 04 Februari 2026 | 08:36

Lima Orang dari Blueray Cargo Ditangkap saat OTT Pejabat Bea Cukai

Kamis, 05 Februari 2026 | 15:41

UPDATE

Penyegelan Tiffany & Co jadi Pesan Tegas ke Pelaku Usaha yang Curang

Sabtu, 14 Februari 2026 | 01:57

Istri Mantan Kapolres Bima Kota Turut Diperiksa soal Kepemilikan Narkoba

Sabtu, 14 Februari 2026 | 01:36

Dokter Diaspora Kenang Kisah Bersama PDIP saat Bencana Sumatera

Sabtu, 14 Februari 2026 | 01:19

Kepala BGN Hingga Puluhan Perwira Polri Peroleh Bintang Jasa dari Prabowo

Sabtu, 14 Februari 2026 | 00:57

Sekjen PDIP: Bencana adalah Teguran Akibat Kebijakan yang Salah

Sabtu, 14 Februari 2026 | 00:32

Garda Satu Papua Barat Tempuh Jalur Hukum Atasi Aksi Premanisme

Sabtu, 14 Februari 2026 | 00:10

Kerry Riza Chalid Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp13,4 Triliun

Sabtu, 14 Februari 2026 | 00:01

Legislator Demokrat Jakarta Pimpin Kader Ziarahi Makam Misan Syamsuri

Jumat, 13 Februari 2026 | 23:54

Polisi Tangkap Warga Malaysia Pengedar Narkoba Senilai Rp39,8 Miliar

Jumat, 13 Februari 2026 | 23:28

BPKH Dorong Peningkatan Diplomasi Ekonomi ke Arab Saudi

Jumat, 13 Februari 2026 | 23:07

Selengkapnya