Komentar tentang Pramono Edhi Wibowo Bias, Ikrar Nusa Bhakti Disarankan Jadi Politisi

RMOL. Komentar-komentar peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Dr. Ikrar Nusa Bhakti terhadap berbagai persoalan politik di Indonesia dinilai cenderung tidak obyektif dan bias. Agar tidak menurunkan kredibilitas peneliti dan pengamat politik Indonesia pada umumnya, yang bersangkutan disarankan untuk terjun secara utuh ke dunia politik dengan menjadi politisi.

Hal tersebut diungkapkan oleh Dr.Cand. Khoirul Rosyadi, peneliti politik dari Universitas Patrice Lumumba, Moskow, Rusia, Jumat malam (1/10).

“Komentar Bung Ikrar Nusa Bhakti bahwa Mayjen TNI Pramono Edhi Wibowo dipersiapkan menjadi Presiden hanya karena ia mendapatkan promosi jabatan di TNI, terlalu simplistik dan cenderung bias,” kata alumnus FISIP UGM tersebut.

Menurut Rosyadi, selama ini tidak ada konfirmasi tentang pencapresan Mayjen Pramono. Apabila nanti menjadi capres pun, Mayjen Pramono tidak otomatis menjadi Presiden. Namun, yang dinilai paling fatal, peneliti senior LIPI itu telah mewacanakan pencapresan seorang tentara aktif untuk membenarkan teorinya sendiri bahwa SBY pembohong.

“Jika kita mau menggali informasi dari internal TNI, naiknya Mayjen Pramono sebagai Pangkostrad dinilai wajar karena putra almarhum Jenderal Sarwo Edhi Wibowo itu memiliki kualifikasi yang baik. Bahkan, jika Presidennya bukan SBY sekalipun, Pramono tetap salah satu kandidat terkuat,” jelas putra Madura ini.

Lebih lanjut, Rosyadi mencatat bahwa bukan kali ini saja Ikrar keluar dari ‘rel’ seorang peneliti. Pada Hari Raya Idul Fitri yang lalu, Ikrar mengatakan kepada media massa bahwa Istana Presiden belum menjadi milik publik karena hanya dibuka pada saat lebaran dan 17 Agustus. Padahal, fakta yang sebenarnya adalah, Istana dibuka untuk publik di setiap akhir minggu.

“Peneliti sesenior dan sehebat apapun tidak boleh berhalusinasi. Dia harus mau turun ke lapangan, menyelidiki fakta secara thorough. Kekeliruan-kekeliruan mendasar itu menyedihkan, karena dapat meruntuhkan martabat peneliti dan pengamat politik Indonesia,” katanya.

Karena itu, Rosyadi menyarankan agar Ikrar memikirkan ulang peran yang harus dilakoninya, apakah sebagai peneliti dan pengamat ataukah sebagai partisan politik.

“Bung Ikrar harus ingat, ia masih terkait dengan institusi bergengsi LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia). Agar tidak mengorbankan kredibilitas LIPI, lebih baik beliau mempertimbangkan diri untuk terjun sekalian menjadi politisi. Ia dapat meniru jejak mulia ilmuwan semacam Prof Dr. Amien Rais atau Prof Dr. Ryaas Rasyid yang berani meninggalkan status PNS untuk terjun total ke dunia politik,” tandasnya. [guh]