Berita

agus martowardojo/ist

Ngaku Ditjen Pajak Belum Optimal, Menkeu Agus Marto Dianggap Basa-basi

SABTU, 25 SEPTEMBER 2010 | 11:35 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI hari Rabu lalu (22/9), Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengakui bahwa Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan belum optimal.

“Masih banyak penduduk yang seharusnya ber-NPWP, tapi belum terdaftar. Perlu dilakukan ekstensifikasi. Yang ada sekarang sedang dilakukan intensifikasi. Tapi itu belum diidentifikasi dengan banyak isu keuangan,” kata Agus.

Pengakuan Agus dinilai basa-basi semata.

Sekjen Asosiasi Pembayar Pajak Indonesia (APPI) Sasmito Hadinagoro mengatakan, bahwa kinerja buruk Ditjen Pajak sudah lama dibicarakan dan diangkat ke permukaan. Tetapi pemerintah selalu berusaha menutup-nutupi. Bahkan mantan Dirjen Pjak Darmin Nasution, yang menjadi Dirjen Pajak sejak 2006, dinyatakan sukses memimpin Ditjen itu, lalu dipromosikan menjadi Pjs Gubernur BI dan kini Gubernur BI.

“Rilis dari tahun 2006 sampai 2009 selalu mengatakan bahwa penerimaan pajak naik. Itu kebohongan publik. Karena yang terjadi sebetulnya adalah koreksi terhadap target penerimaan pajak,” ujar Samito kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Sabtu, 25/9).

Dia kembali mencontohkan apa yang terjadi di tahun 2006 dan 2007. Di tahun 2006 target penerimaan pajak non-migas di APBN sebesar Rp 332 triliun. Adapun realisasi penerimaan hanya Rp 314 triliun. Dari selisih itu terlihat ada short fall sebesar Rp 18 triliun.

Kemudian di tahun 2007 Ditjen pajak menargetkan penerimaan pajak non-migas sebesar Rp 411 triliun. Tetapi dalam APBN-P target itu diturunkan sebesar Rp 16 triliun, sehingga menjadi Rp 395 triliun. Sementara realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 382 triliun.

Ini berarti untuk tahun 2007 sesunggunya ada short fall sebesar Rp 29 triliun. Ditambah dengan short fall penerimaan non-cash sebesar Rp 17 triliun, untuk tahun 2007 total short fall sebesar Rp 46 triliun. Bila short fall tahun 2006 dan 2007 dijumlahkan, maka untuk kedua tahun itu penerimaan negara mengalami short fall sebesar Rp 64 triliun.

“Itu angka yang jauh lebih fantastis dari skandal Century,” ujar Sasmito.

Dia juga mengatakan bahwa ada tiga hal yang tidak optimal di Ditjen Pajak. Pertama manajemen kebijakan. Lalu manajemen audit. Untuk yang kedua ini, kasus-kasus penggelapan pajak yang melibatkan orang dalam, seperti kasus Gayus Tambunan, tidak menyentuh pejabat yang lebih tinggi. Lalu manajemen pertanggungjawaban seperti kasus penggelapan pajak sebesar Rp 300 miliar yang hanya mengenai kepala seksi. [guh]


Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

UPDATE

Menolak Kursi Bagi Penjaga Hutan

Senin, 16 November 2026 | 22:32

BNI Perluas Pembiayaan Ekosistem Perumahan Mendukung Program 3 Juta Rumah

Senin, 16 November 2026 | 22:22

Anak Buah Anwar Sadad Bungkam saat Digiring ke Mobil Tahanan KPK

Senin, 16 November 2026 | 22:10

PTPN IV PalmCo Hadir Dukung Pembangunan Asrama Santri di Aceh Selatan

Senin, 16 November 2026 | 22:08

KPEI-BEI Integrasikan Sistem Repo, Transaksi Perdana Capai Rp179 Miliar

Senin, 16 November 2026 | 21:45

Peradi Profesional Perkuat Kerja Sama dengan Yayasan Tarumanagara

Senin, 16 November 2026 | 21:38

Mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad Terima Suap Dana Hibah, Segini Besarnya

Senin, 16 November 2026 | 21:02

Transaksi DNDF KPEI Melonjak 202 Persen, Nilainya Tembus 7,41 Miliar Dolar AS

Senin, 16 November 2026 | 20:45

KAHMI Jateng Dorong Energi Terbarukan untuk Wujudkan Kedaulatan

Senin, 16 November 2026 | 20:39

Kapal Diperiksa, Truk Dibatasi: Nasib Logistik di Musim Nataru

Senin, 16 November 2026 | 20:28

Selengkapnya