RMOL. Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan, pihaknya tidak punya agenda mengusulkan reshuffle kabinet kepada Presiden SBY terkait kinerja menteri selama setahun ini.
“Soal reshuffle kabinet itu kewenangan Presiden. Partai Demokrat tidak punya agenda untuk itu. Kalau Presiden dengan berbagai pertimbangan tidak melakukan reshuffle, kami menghormati. Tapi kalau Presiden dengan berbagai pertimbangan pada waktunya nanti melakukan reshuffle, tidak boleh dihalangi,’’ ujarnya kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.
Berikut kutipan selengkapnya:
20 Oktober mendatang genap setahun pemerintah SBY-Boediono, tentu ada penilaian terhadap kinerja menteri, apakah Partai Demokrat mengusulkan perlu reshuffle kabinet ?
Reshuffle itu sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden. Justru kami ingin memperkuat sistem pemerintahan presidensil. Kalau itu urusan dan kewenangan Presiden, ya kita serahkan penuh kepada Presiden. Partai Demokrat tidak ingin mengganggu konsentrasi kerja dari para anggota kabinet. Kami mendorong para anggota kabinet itu bukan hanya konsentrasi di dalam bekerja, tetapi betul-betul produktif dan kinerjanya bagus.
Mungkin sekadar memberikan pertimbangan perlu tidaknya reshuffle?
Presiden ketika mengangkat menteri tentu pertimbangannya matang dan komprehensif. Menteri itu punya kontrak kinerja dan fakta integritas dengan Presiden. Tentu setiap kali Presiden berhak melakukan evaluasi terhadap kinerja para pembantunya, para menterinya.
Jadi, itu bukan wilayah partai politik, bukan wilayah Partai Demokrat, itu wilayah kewenangan Presiden. Untuk itu, kami sepenuhnya menghormati dan menyerahkan urusan dan kewenangan itu kepada Presiden.
Menurut Anda bagaimana kinerja menteri?
Secara umum saya kira sudah cukup bagus. Tapi perlu ditingkatkan.
Kementerian mana yang perlu ditingkatkan?
Semuanya harus bekerja makin keras, makin produktif, makin konsentrasi pada tugasnya. Ini kan baru tahun pertama, tidak boleh berpuas diri karena masih ada kekurangan di sana-sini yang harus ditambal, ditutupi dengan peningkatan kinerja para menteri.
Apa ada saran untuk itu?
Para menteri perlu makin mengambil inisiatif terhadap agenda-agenda dan isu-isu penting, sehingga bisa
in cash betul dengan tugasnya. Jangan kedahuluan Presiden. Kan tidak bagus kalau kedahuluan Presiden atau setiap masalah harus lari atau ditangani Presiden langsung. Itu hal yang butuh perhatian.
Apakah hal seperti ini sering terjadi?
Harus ditingkatkan. Harus didorong makin baik kinerjanya dan itu bisa dimengerti, kan sekarang tahun pertama
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok bilang akan ada reshuffle kabinet 3 sampai 5 menteri, bagaimana tanggapan Anda?
Yang disampaikan Pak Mubarok itu wacana, bukan kebijakan. Ya tidak apa-apa. Kalau secara institusi Partai Demokrat itu tidak memberikan prioritas pada isu reshuffle kabinet.
Bagi beberapa petinggi dan menteri asal parpol cukup membuat merah kuping terhadap wacana itu?
Saya kira tidak. Saya kira para menteri tidak terganggu karena para anggota kabinet sudah tahu persis bahwa reshuffle itu sepenuhnya urusan dan kewenangan Presiden. Dan saya tidak melihat dan tidak mendengar ada menteri yang terganggu oleh wacana reshuffle.
O ya, kenapa sih Mubarok suka melempar wacana yang bikin heboh?
Saya kira Pak Mubarok biasa saja bahwa reshuffle itu bukan isu yang antik, yang langka, yang sangat bernilai. Sebab, setiap tahun kan ada isu itu. Bukan hanya tahun ini saja, hampir tiap ada isu itu. Jadi, itu sudah hal yang lumrah. Saya kira tidak perlu menjadi faktor yang meresahkan secara politik.
Tapi wacana itu logis karena membeberkan hasil evaluasi UKP4, hasil survei independen, dan SMS Center ke Presiden?
Tentu logis. Tapi ini kan bukan sekadar urusan logis atau tidak logis. Ini adalah urusan kewenangan dan urusan ini hanya menjadi kewenangan Presiden. Jadi, kita serahkan saja kepada Presiden.
Ada parpol menanggapi miring wacana ini karena Partai Demokrat dianggap memiliki kepentingan?
Partai Demokrat tidak ada agenda mendorong reshuffle. Kami tidak berselera mendorong agenda ini. Jadi sekali lagi, kalau Presiden dengan berbagai pertimbangan tidak melakukan reshuffle, kami menghormati. Tapi kalau Presiden dengan berbagai pertimbangan pada waktunya nanti melakukan reshuffle, tidak boleh dihalangi oleh siapapun juga karena itu kewenangan Presiden. Jadi kita tempatkan secara tepat, secara proporsional berdasarkan titik kewenangannya yang memang ada pada Presiden.
Bukankah reshuffle ini bisa memperburuk hubungan parpol koalisi?
Sama sekali tidak. Komunikasi antara partai koalisi berjalan baik dan tidak ada partai koalisi yang merespon secara serius, kemudian khawatir, apalagi kegerahan dengan isu reshuffle. Tidak ada. Di Setgab juga tidak ada pembicaraan soal reshuffle, tidak ada di rapat Setgab yang komplain dengan isu reshuffle.
Kenapa?
Karena semuanya tahu persis itu kewenangan Presiden.
Berarti komunikasi dengan mitra koalisi tetap berjalan lancar?
Ya, lancar saja. Komunikasi kan terus dilakukan secara rutin oleh para pimpinan partai koalisi.
Rapat Setgab kapan terakhir dilakukan?
Ya terus menerus. Setgab kan tiap minggu ada rapat.
[RM]
