Berita

Wawancara

Tifatul Sembiring: Apa Dasarnya Reshuffle Kabinet, Presiden Belum Beri Isyarat Kok...

KAMIS, 16 SEPTEMBER 2010 | 08:44 WIB

RMOL. Reshuffle kabinet yang dilontarkan anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Achmad Mubarok, tidak membuat Tifatul Sembiring kegerahan.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) ini menganggap pernyataan tersebut hal biasa. Dari dulu, katanya, Mubarok suka ngomong seperti itu, se­hingga nggak perlu dirisaukan.  

“Itu kan cuma omongan Mubarok. Memang Pak Mubarok dari dulu kan seperti itu, suka mengeluarkan pernyataan kurang berdasar. Coba, memang apa dasarnya soal reshuflle kabinet, Presiden saja belum memberikan isyarat kok,” ujar Tifatul Sem­biring kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.


Berikut kutipannya:

Mubarok bilang ada tiga dasar (reshuffle), yakni hasil evaluasi UKP4, hasil survei lembaga in­dependen, dan data SMS centre SBY nomor 9949... 

Tapi saya tetap berpatokan terhadap isyarat dari Presiden saja. Presiden kan belum mem­beri isyarat seperti itu. Yang saya tahu akan ada evaluasi kemen­terian. Kalau itu merupakan ke­we­nang­an Presiden untuk meng­evaluasi prestasi para men­terinya.

Emang penilaian UKP4 nggak berpengaruh ya?
Itu kan evaluasi bulanan, masa itu dijadikan dsar melakukan reshuffle. Kalau mau setahun atau yang dua tahun gitu, bukan dengan evaluasi bulanan.

Kalau hasil survei lembaga independen?
Ya, itu silakan saja, Presiden yang menilai nanti kan. Kalau Presiden mau rombak kabinet,  kita sih monggo-monggo saja.

Pada 20 Oktober mendatang genap setahun KIB II, mung­kin di situ momentumnya?
Logikanya begini saja, evalua­sinya saja kan baru dilakukan  20 Oktober 2010, pas satu tahun KIB II, kok Mubarok tahu ada re­shuffle. Jadi, saya heran dan bingung juga.

Menurut saya, itu tidak ada dasar­nya. Mungkin biar koran pada laku juga kali, bikin be­rita-berita sensasinya kali ya, he-he-he.

Di lingkaran kabinet apa sudah dengar ada isu reshuffle?
Sejauh ini saya belum pernah dengar ada isu-isu reshuffle di ka­binet. Belum ada pembi­ca­raan deh.

Kalau ada  reshuffle kabinet, sepertinya Anda bisa kena, karena mendapat rapor kurang baik dari UKP4?
Ah nggak juga. Banyak suk­­ses­nya kok kita. Memang ada ke­kurangan, tapi target 100 hari,  6 bulan, bagus-bagus saja kok.

O ya, emang hasilnya apa?
Kalau prestasi 100 hari lebih 100 persen dari yang ditarget­kan. Kalau dulu awalnya kita target­kan membangun 25.000 desa berdering, kita capai 25.995 desa berdering, 100 desa internet juga tercapai, de­mikian juga dengan target pa­lapa ring.

Kalau penilaian setahun ba­gaimana?

Tahun ini akan dievaluasi, nanti diumumkan.

Kalau penilaian setahun bo­leh dong reshuffle?
Ya silakan saja, namanya juga analisa orang. Kan bebas-bebas saja orang analisa. Kita tidak ter­ganggu kok dengan soal yang be­gitu-begituan. Kita kerja saja terus.

Jika diganti, apa sudah siap?
Ya silakan saja, nggak apa-apa. Itu kan kewenangan Pre­siden untuk melakukan reshuffle, bukan lembaga survei itu.

Apa PKS tidak kecewa kalau diganti?
Nggak ada yang kecewa, tidak ada masalah kok. Kita tenang-tenang saja dengan isu reshuffle. Saya santai saja.

Jadi, ini hanya sekadar ger­takan?
Ah, nggak tahu saya yang gitu-gitu.   [RM]

Populer

Negara Jangan Kalah dari Mafia, Copot Dirjen Bea Cukai

Selasa, 10 Februari 2026 | 20:36

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Koordinator KKN UGM Tak Kenal Jokowi

Rabu, 04 Februari 2026 | 08:36

Lima Orang dari Blueray Cargo Ditangkap saat OTT Pejabat Bea Cukai

Kamis, 05 Februari 2026 | 15:41

UPDATE

Penyegelan Tiffany & Co jadi Pesan Tegas ke Pelaku Usaha yang Curang

Sabtu, 14 Februari 2026 | 01:57

Istri Mantan Kapolres Bima Kota Turut Diperiksa soal Kepemilikan Narkoba

Sabtu, 14 Februari 2026 | 01:36

Dokter Diaspora Kenang Kisah Bersama PDIP saat Bencana Sumatera

Sabtu, 14 Februari 2026 | 01:19

Kepala BGN Hingga Puluhan Perwira Polri Peroleh Bintang Jasa dari Prabowo

Sabtu, 14 Februari 2026 | 00:57

Sekjen PDIP: Bencana adalah Teguran Akibat Kebijakan yang Salah

Sabtu, 14 Februari 2026 | 00:32

Garda Satu Papua Barat Tempuh Jalur Hukum Atasi Aksi Premanisme

Sabtu, 14 Februari 2026 | 00:10

Kerry Riza Chalid Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp13,4 Triliun

Sabtu, 14 Februari 2026 | 00:01

Legislator Demokrat Jakarta Pimpin Kader Ziarahi Makam Misan Syamsuri

Jumat, 13 Februari 2026 | 23:54

Polisi Tangkap Warga Malaysia Pengedar Narkoba Senilai Rp39,8 Miliar

Jumat, 13 Februari 2026 | 23:28

BPKH Dorong Peningkatan Diplomasi Ekonomi ke Arab Saudi

Jumat, 13 Februari 2026 | 23:07

Selengkapnya