KPK Ditantang Usut Halliburton, Sri Mulyani dan Darmin Nasution

RMOL. Bila memang serius mengincar kasus pengemplangan pajak perusahaan minyak asing, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus mengusut kasus penggelapan pajak Halliburton.

Menurut Sekjen Asosiasi Pembayar Pajak Indonesia (APPI) Sasmito Hadinegoro kasus ini sudah terang benderang melibatkan pejabat tinggi termasuk mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang kini menjadi Managing Director World Bank Group di Washington DC, juga mantan Dirjen Pajak Darmin Nasution yang baru saja terpilih menjadi Gubernur BI.

Keinginan KPK mengusut kasus penggelapan pajak perusahaan minyak asing disampaikan salah seorang pimpinan KPK Haryono Umar. Namun ia tidak belum menjelaskan perusahaan minyak asing mana yang diincar oleh lembaga di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta itu.

“Halliburton itu yang paling tepat kalau mau diusut. KPK bisa mempertemukan Hadi Purnomo yang kini di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan Darmin Nasution. Kok bisa empat tahun (saat menjabat Dirjen Pajak) Hadi Purnomo menahan keinginan Halliburton agar pajaknya dikurangi, tetapi hanya dalam 12 hari sejak duduk sebagai Dirjen Pajak Darmin langsung menyetujui,” ujarnya kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Minggu, 29/7).

“Kasus ini akan seru karena di belakangnya ada Sri Mulyani (mantan Menkeu). Kalau diungkap orang bisa panas dingin,” demikian Sasmito. [guh]