RMOL. Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dinilai ogah-ogahan menggodok calon Kapolri. Sebab, delapan jenderal yang diserahkan Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri (BHD) itu belum dilakukan penyeleksian.
Padahal, nama-nama itu sudah lama diserahkan ke komisi yang dikomandoi Djoko Suyanto tersebut. Seharusnya penjaringan dilakukan dengan cepat, karena Oktober 2010 ini BHD sudah pensiun.
Menanggapi hal itu, Menko Polhukam/Ketua Kompolnas, Djoko Suyanto mengatakan, pihaknya bukan ogah-ogahan, tapi belum saatnya melakukan penyeleksian calon Kapolri.
Djoko juga menjelaskan, tidak ada tarik menarik baik antara pemerintah, DPR maupun partai politik dalam penentuan calon Kapolri.
“Tidak ada tarik menarik karena memang (calon Kapolri) bukan karet, he-he-he...,” katanya kepada
Rakyat Merdeka, belum lama ini.
Berikut petikan selengkapnya:
Apakah betul Kapolri telah menyerahkan 8 nama calon Kapolri ke Kompolnas ?
Saya tidak pernah bilang ada berapa. Tapi Kapolri memang telah memberikan sejumlah nama.
Apa sudah mulai dikocok ?
Nama-nama itu belum dievaluasi.
Kapan mulai dielus ?
Nanti ada waktunya.
Siapa saja calon Kapolri itu ?
Saya sudah pegang nama-namanya, ada beberapa, tapi saya nggak kasih tahulah.
Dengar-dengar ada jenderal bintang dua ya ?
Ya ada yang bintang tiga dan ada yang bintang dua.
Apakah di antaranya Irwasum Komjen Nanan Sukarna, Kabareskrim Ito Sumardi, Kapolda Metro Jaya Irjen Timur Pradopo dan Kepala Lembaga Pendidikan dan
Pelatihan (Lemdiklat) Komjen Imam Sudjarwo ?
Bukan dari saya itu. Ingat yah.
Kenapa sih Kompolnas tertutup banget ?
Kan tidak perlu harus sekarang.
Ini tidak menjadi prioritas ya ?
Sabar.. Nanti akan sampai pada waktunya..
Apakah terjadi tarik menarik di dalam Kompolnas ?
Tidak ada tarik menarik di Kompolnas karena memang (calon Kapolri) bukan karet, he-he-he....
O ya, apakah sudah membicarakan dengan Presiden ?
Pergantian Kapolri belum dibicarakan baik di sidang kabinet maupun antara Presiden dengan saya selaku Menkopolhukam.
Kapan calon Kapolri itu diserahkan ke Presiden ?
Yang jelas Kompolnas akan segera mengevaluasi riwayat hidup dari nama-nama calon kapolri yang layak dan menyerahkan rekomendasi ke Presiden sebelum Bambang Hendarso Danuri pensiun pada Oktober nanti. Kan kita tinggal masukkan ke Presiden. Itu tidak banyak, paling menyempit jadi berapa, gitu.
Apa-apa saja syarat utama Kompolnas dalam menyeleksi calon-calon Kapolri tersebut ?
Selain syarat-syarat normatif yang harus dimiliki seperti integritas, kapabilitas, dan kemampuan, dia juga harus berpengalaman, memiliki rekam jejak sepanjang perjalanan karier, dan kepangkatan. Kemudian dia juga harus bisa menyelesaikan masalah-masalah yang aktual seperti sekarang ini yang menjadi perhatian publik, misalnya masalah aktual seperti kasus penggelapan pajak oleh Gayus Tambunan.
Dari syarat-syarat tersebut, apa target Kompolnas untuk perbaikan kepolisian ke depan ?
Kapolri baru nanti harus mewujudkan reformasi di tubuh Polri dalam beberapa bidang seperti pelayanan publik, perlindungan terhadap masyarakat, serta menjaga ketertiban dan keamanan.
Ada kontroversi agar calon yang diajukan ke DPR jangan tunggal ?
Nggak ada kok kontroversi (jumlah calon Kapolri yang diusulkan Presiden ke DPR, red). Itu kan hak prerogatif dari Presiden. Ikuti saja Undang-undangnya. Jadi nggak perlu susah-susah, he-he....
Apakah Kompolnas bisa menjamin calon yang dihasilkan tidak terkait dengan rekening gendut ?
Kita harus yakin betul bahwa yang bersangkutan tidak tersangkut dalam masalah pidana, kita minta rekomendasi dari KPK apakah yang bersangkutan ada dalam catatan tindak pidana.
Selain itu kita juga akan bekerja sama dengan Komnas HAM, untuk mencari tahu apakah calon Kapolri baru terlibat dalam masalah HAM atau tidak.
Dengan PPATK ?
Itu juga, kita akan kerja sama dengan PPATK untuk mengetahui apakah calon Kapolri memiliki rekening gendut atau tidak. Itu kan yang menjadi pertanyaan publik sekarang, apakah yang bersangkutan memiliki rekening yang mencurigakan.
Bagaimana dengan pergantian Panglima TNI ?
Nanti kan sampai pada waktunya. Presiden pasti sudah memperhitungkan mekanisme dan segala sesuatunya dengan DPR.
Apakah Presiden sudah mengantongi calon Panglima TNI yang akan diserahkan ke Presiden ?
Lah, tanya ke Presiden toh, kok tanya ke saya.
Bukannya harus dijaring dulu oleh Menkopolhukam ?
Kalau begitu, seharusnya minta ke Menteri Pertahanan (Purnomo Yusgiantoro) dong.
Jadi sama sekali nggak ikutan nih ?
Ya kan sudah ada jalurnya masing-masing. [
RM]
