Hubungan RI-Malaysia kembali memanas. Hal ini dipicu dengan ditangkapnya tiga pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) oleh kepolisian Malaysia pada Jum’at (13/8) pukul 21.00 WIB.
Ketiganya ditangkap di perairan perbatasan Indonesia-Malaysia. Terdengar suara tembakan dalam penangkapan tersebut. Bersamaan dengan itu, otoritas Indonesia sendiri juga mengamankan 7 nelayan Malaysia karena masuk wilayah NKRI.
Selang tiga hari, tiga pejabat KKP dibebaskan pihak Malaysia, begitupula 7 nelayan Malaysia telah dideportasi dari Batam ke Malaysia. Tindakan semacam ini ada yang menduga sebagai ajang ‘barter’ antar kedua negara untuk tetap menjaga hubungan yang harmonis. Meski hal ini dibantah oleh Menlu RI Marty Natalegawa.
“Tidak ada istilah barter dan tidak ada tukar-menukar,” kata Marty sebelum acara peringatan HUT ke-65 RI di Istana Negara, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, kemarin.
Menurut Marty, masing-masing pihak sudah memberi penjelasan mengenai posisinya. “Malaysia mengatakan 3 petugas KKP sudah dimintai keterangan. Sedangkan 7 nelayan Malaysia yang ditahan di Batam, sudah diperiksa dan diputuskan untuk dideportasi,” jelas Marty.
Mengenai perdebatan batas laut, menurut Marty, pemerintah tidak berkompromi mengenai batas wilayah. “Kita sudah sampaikan protes dan minta agar tidak terulang lagi kasusnya. Kita juga minta perundingan batas wilayah dilanjutkan. Siang ini juga saya siap,” tegas Marty.
Lalu bagaimana pandangan DPR atas kejadian ini? Berikut penuturan Agus Gumiwang Kartasasmita, Wakil Ketua Komisi I DPR yang juga Ketua DPP Partai Golkar kepada
Rakyat Merdeka, kemarin.
Tujuh nelayan Malaysia dibebaskan pemerintah RI, padahal mereka sudah jelas-jelas masuk ke wilayah NKRI, pandangan Anda?
Saya tidak setuju kalau nelayan Malaysia dipulangkan tanpa proses hukum, karena mereka telah masuk ke perairan RI. Sebagai negara berdaulat, selayaknya kita proses mereka secara hukum.
Lalu, bagaimana dengan pembebasan tiga pejabat KKP oleh pemerintah Malaysia?
Pembebasan ketiga pegawai KKP juga jangan dilihat sebagai hal yang istimewa, atau luar biasa. Pembebasan tersebut memang harus dilakukan oleh pihak Malaysia karena tidak ada dasarnya mereka menangkap. Maka kita boleh sebut Malaysia menyandera pejabat negara kita. Kita tidak boleh terlena atau terbuai atas pembebasan ketiga karyawan KKP tersebut, jangan kemudian menjadikan Malaysia sebagai pahlawan kemanusiaan.
Apa yang mesti dilakukan pemerintah terhadap tiga pejabat KKP yang sempat ditahan Malaysia?
Kalau kita mau jujur, ketiga karyawan KKP tersebut seharusnya diberikan penghargaan dari negara, karena sekarang terbukti bahwa tugas mereka sangat berat, belum lagi jika harus berhadapan dengan aparat negara lain yang sering bertindak berlebihan. Ini masukan untuk pemerintah agar bisa memberikan mereka penghargaan. Pemberian penghargaan memiliki dampak multidimensi bagi kita.
Ada penilaian, pembebasan tiga pejabat KKP dan pemulangan 7 nelayan Malaysia, sebagai barter?
Bahwa ada persepsi di masyarakat terjadi barter atau seolah-olah barter, wajar saja. Saya katakan praktek seperti barter dalam kasus ini tidak tepat. Ini akan memberikan preseden buruk dan message ke negara di dunia bahwa kita lemah, dan modus operandi yang sama akan dilakukan kembali, dan pasti tidak menimbulkan efek jera bagi nelayan asing.
Artinya, Malaysia akan tetap melecehkan kita?
Malaysia telah berulangkali melakukan hal-hal yang menyakitkan hati kita, melecehkan martabat dan kedaulatan kita sebagai bangsa besar. Ini tidak boleh terjadi lagi di kemudian hari, dan ini harus menjadi yang terakhir. Kalau mereka melakukannya lagi, kita harus pertimbangkan kebijakan diplomasi yang sangat keras dan tegas.
Pesan apa yang bisa disampaikan Anda ke Malaysia atas kejadian ini?
Ada juga pesan untuk Malaysia bahwa jangan sekali-kali underestimate terhadap rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia pada dasarnya cinta kedamaian, tapi rakyat Indonesia juga mempunyai rasa kebanggaan yang tinggi terhadap negaranya. Kasus Malaysia dengan mudah bisa menjadi isu yang signifikan dalam menggalang persatuan dan kesatuan bangsa. Yang saya khawatir bisa dijadikan pelampiasan terhadap kekesalan rakyat Indonesia terhadap Malaysia. Ke Gaza saja rakyat Indonesia berani mengorbankan dirinya, apalagi berkorban untuk bangsanya sendiri. Sekali lagi, pesan bagi Malaysia, jangan underestimate rakyat Indonesia.
Bagi pemerintah Indonesia, apa yang harus dilakukan?
Momentum ini juga perlu dipergunakan oleh Indonesia untuk menekan Malaysia agar segera duduk dengan kita berunding mengenai garis perbatasan, agar semua perbatasan laut antara Indonesia dan Malaysia bisa segera difinalkan. Pihak Indonesia sudah siap, hanya saja pihak Malaysia yang belum mau duduk dengan alasan mereka masih harus menyelesaikan perjanjian perbatasan dengan Singapura. Nah ini, yang kita tidak mau. Kita tidak mau dijadikan prioritas nomer dua, kita mau Malaysia segera duduk dengan Indonesia agar semua menjadi jelas dan final. Pertanyaannya: bagaimana kalau perundingan antara Malaysia dan Singapura tidak selesai-selesai? Kan lucu kalau Indonesia harus menunggu itu.
Hubungan RI-Malaysia memangnya akan terus ‘panas-dingin’ seperti ini?
Saya juga merasakan bahwa persaudaraan dan persahabatan RI dan Malaysia sifatnya sangat semu, penuh dengan kosmetika dan hanya ada pada tataran super elite kedua bangsa. Coba kita telaah lebih dalam lagi mengenai pengertian persaudaraan dan persahabatan antara RI dan Malaysia yang ada dalam benak
grassroot, masyarakat umum, bisa saja jauh berbeda. Ini bisa menjadi seperti api dalam sekam.
Sampai saat ini Presiden SBY belum memberikan komentar resmi soal kasus ini, termasuk dalam pidato kenegaraan di DPR. Apa ini positif?
Saya kira tidak masalah bagi SBY untuk tidak secara khusus mengangkat kasus Malaysia dalam dua pidato kenegaraannya. Bagi saya, yang terpenting bukan hanya ucapan di permukaan, tapi penanganannya dalam sebuah arahan ataupun kebijakan.
