Jakarta, RMOL. Predikat ‘oposisi’ yang disandang PDIP mulai luntur. Hampir tidak ada gebrakan partai dikomandoi Megawati Soekarnoputri itu di DPR.
Misalnya saja, terpilihnya Darmin Nasution menjadi Gubernur Bank Indonesia (BI), PDIP hanya bisa melakukan aksi walkout.
Ini tentunya menimbulkan spekulasi. Apalagi beredar kabar, anggota Fraksi PDIP menerima duit atas terpilihnya Darmin.
Menanggapi hal itu, Sekjen DPP PDIP, Tjahjo Kumolo membantah bahwa fraksinya menerima uang atas terpilihnya Darmin sebagai Gubernur BI.
“Fraksi kami tidak memerintahkan anggotanya untuk memilih Darmin,’’ ujarnya kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.
Berikut kutipan selengkapnya:
Kabarnya anggota Fraksi PDIP memilih Darmin karena menerima uang, apa benar seperti itu?
Itu fitnah. Silakan membuktikan siapa yang merasa menyuap dan siapa saja yang disuap. Itu pendapat saya.
Adanya kabar itu barangkali gara-gara PDIP sebagai partai oposisi cenderung melempem?
PDI Perjuangan konstitusional dalam menyampaikan kritiknya terhadap kebijakan pembangunan yang menyimpang dari Trisakti, dan jauh dari harapan janji-janji kampanye yang lalu. Jadi, kami tidak hanya sebatas kritik tapi juga menyampaikan solusi. Jadi silakan cek, ikuti setiap pernyataan fraksi dan pembahasan dalam raker di komisi-komisi.
PDIP dinilai tidak konsisten karena meloloskan Darmin sebagai Gubernur BI?
Kalau dikatakan Fraksi PDIP tidak konsisten, mengapa kami dalam pengambilan keputusan DPR di paripurna meminta voting pengambilan keputusannya. Di komisi saat fit dan proper test Darmin Nasution, fraksi kami ajukan berbagai pertanyaan dan catatan-catatan sebelum pengambilan keputusan di komisi. Fraksi PDIP berpikirnya tidak asal tolak, kita catat, klarifikasi, dan lain-lain. Lagipula, Gubernur BI sudah lama kosong. Terlalu lama kosong sangat membahayakan moneter kita. Kita harusnya mencari orang yang konsisten, tepat, mampu menjaga independensi Bank Indonesia.
Tapi PDIP dianggap gagal, toh Darmin tetap terpilih?
Pemerintah kan mengusulkan satu nama dulu ke DPR dan melalui komisi XI pernah ditolak. Makanya dalam paripurna kami minta voting terbuka. Fraksi kami, walau oposisi tapi kan jumlahnya minoritas. Yang mayoritas kan koalisi pemerintah semua. Namanya kan berpolitik ya bermanuver politik. Jadi sah-sah saja demi menjaga konsistensi.
Ada kabar DPP PDIP memerintahkan semua anggotanya di DPR memilih Darmin, apa benar seperti itu?
Anggota Fraksi FPDIP DPR sebagai perpanjangan tangan partai melaksanakan keputusan pimpinan fraksi. Hasilnya baru dilaporkan ke DPP. Bukan di balik. Demikian juga anggota fraksi di Komisi XI juga melaksanakan keputusan pimpinan fraksi dalam melakukan fit dan proper test calon Gubernur BI. Jadi semua clear, PDI Perjuangan solid.
Kemudian dalam pengambilan keputusan politik di DPR, wajar kan adanya strategi manuver politik. Sepanjang mengikuti mekanisme tata tertib DPR dan tidak melanggar. Misal keputusan voting yang menyangkut orang harus voting tertutup tapi dipaksa terbuka, tapi melanggar tatib FFDIP yang dibuat DPR dan mempengaruhi putusan paripurna DPR cacat hukum dan membuka peluang bisa digugat ke MK. Jadi harus ikuti mekanisme yang diatur dalam tatib. Sementara soal kalah menang dalam voting, wajar dalam politik.
PDIP segera menggelar Rakornas, apa jadi topik utama?
Adapun tema Rakornas yang dilangsungkan di Bogor selama dua hari adalah Berjuang Untuk Kesejahteraan Rakyat. Ini akan jadi topik utama partai selamanya. Agar konsisten seluruh kader anggota dan simpatisan partai fokus dalam melaksanakan tugasnya sebagai kader partai baik di struktur partai maupun di legislatif. Sementara bagi kepala daerah yang diusung PDIP harus berjuang terus untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam setiap pengambilan keputusan menyangkut program kerjanya.
Seberapa penting Rakornas ini mampu meningkatkan soliditas partai?
Partai sudah solid. Rakornas hanya menyatukan sikap dalam menyusun program mensinergikan antara program partai sebagai program perjuangan sebagaimana program dari hasil kongres. Keduanya kemudian disinkronkan dengan tetap memprioritaskan program daerah sesuai kondisi masyarakat dan wilayah yang berbeda-beda tapi satu kerangka Kebhinekaan-NKRI-Pancasila-UUD 1945 sebagai satu kesatuan bangsa Indonesia.
Kalau solid, kenapa ada sejumlah kepala daerah yang diusung PDIP malah loncat pagar ke partai lain?
Kalau ada seperti itu, ini sudah menyangkut etika seorang kepala daerah. Biarlah rakyat Indonesia yang menilainya dan biar yang bersangkutan mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. PDI Perjuangan tidak memusingkannya. Kasihan saja melihatnya.
[RM]
