Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi dan Pemberdayaan Daerah Kadin, Erwin Aksa, mengatakan konsistensi kebijakan pemerintah menjadi kebutuhan mendesak dunia usaha, terutama terkait perencanaan produksi dan kewajiban pemenuhan Domestic Market Obligation (DMO).
Kadin berharap Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan persetujuan RKAB berjalan tepat waktu, transparan, serta berdasarkan kebutuhan produksi dan proyeksi permintaan yang terukur.
“Perubahan kuota secara mendadak atau keterlambatan persetujuan RKAB berpotensi mengganggu perencanaan produksi, arus kas perusahaan, kontrak pengangkutan, hingga kesinambungan pasokan energi,” kata Erwin kepada RMOL, Rabu, 18 November 2026.
Menurut Erwin, penetapan kuota produksi nasional harus diselaraskan dengan kebutuhan batu bara dalam negeri, terutama untuk PLN dan industri pengguna energi. Kebijakan tersebut juga perlu mempertimbangkan kontrak ekspor yang telah disepakati perusahaan.
Karena itu, Kadin mendorong perencanaan kebutuhan DMO yang lebih akurat dan kepastian alokasi sejak awal tahun. Koordinasi antara Kementerian ESDM, PLN, perusahaan tambang, dan pengguna batu bara dalam negeri juga perlu diperkuat.
“Pada akhirnya, kepastian regulasi merupakan fondasi ketahanan energi nasional,” ujarnya.
Erwin menegaskan, kebijakan yang konsisten diperlukan untuk menjaga kesehatan industri pertambangan sekaligus memastikan PLN dan dunia usaha memperoleh pasokan energi secara berkelanjutan.
BERITA TERKAIT: