Kebijakan harga tersebut perlu ditinjau agar keberlanjutan usaha pertambangan tetap terjaga tanpa mengorbankan keterjangkauan listrik bagi masyarakat.
Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi dan Pemberdayaan Daerah Kadin, Erwin Aksa, mengatakan kebijakan DMO merupakan instrumen penting untuk menjaga ketahanan energi nasional, terutama memastikan pasokan batu bara bagi pembangkit listrik PLN dengan harga terjangkau.
Namun, harga yang tidak berubah sejak 2018 perlu dievaluasi dengan mempertimbangkan perkembangan biaya produksi, pengupasan tanah, transportasi, bahan bakar, serta kewajiban lingkungan.
“Kebijakan yang terlalu lama tidak disesuaikan dengan perubahan struktur biaya berpotensi menekan keekonomian perusahaan tambang, terutama perusahaan dengan biaya produksi tinggi atau lokasi tambang yang semakin sulit dijangkau,” kata Erwin kepada RMOL, Rabu, 18 November 2026.
Menurutnya, ketahanan energi tidak cukup hanya dijaga dengan mempertahankan harga batu bara tetap murah. Perusahaan tambang juga perlu memiliki kemampuan finansial untuk terus berproduksi, melakukan investasi, dan menjaga kesinambungan pasokan.
Karena itu, Kadin mendorong evaluasi formula harga DMO tanpa harus menghapus kebijakan harga khusus bagi kebutuhan listrik nasional. Pemerintah dapat mempertimbangkan penyesuaian harga secara bertahap, formula yang memperhitungkan perubahan biaya produksi, atau mekanisme kompensasi transparan bagi perusahaan yang menanggung selisih harga cukup besar.
Meski demikian, penyesuaian harga harus memperhitungkan kemampuan keuangan PLN, keberlanjutan subsidi dan kompensasi listrik dalam APBN, serta daya saing industri nasional.
“Prinsipnya, kita harus mencari keseimbangan antara tiga kepentingan, yaitu keberlanjutan usaha pertambangan, kesehatan keuangan PLN, dan keterjangkauan tarif listrik,” tegasnya.
BERITA TERKAIT: