Forum Ekonomi RMOL
Forum Ekonomi Politik RMOL Mobile

APBD DKI 2027 Diketok Rp86,3 Triliun

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/widodo-bogiarto-1'>WIDODO BOGIARTO</a>
LAPORAN: WIDODO BOGIARTO
  • Rabu, 18 November 2026, 00:01 WIB
APBD DKI 2027 Diketok Rp86,3 Triliun
Ketua Banggar/Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin. (dok.ddjp)
Kecil Besar
rmol news logo Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2027 sebesar Rp86.317.532.810.581.

Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin mengatakan, Pemprov DKI Jakarta fokus pada anggaran sektor prioritas. Terutama untuk kesejahteraan masyarakat.

“Kami berkomitmen anggaran ini tetap berfokus pada mandatory spending, seperti pendidikan, kesehatan, dan bantalan sosial,” kata Suhud, dikutip dari laman DPRD DKI, Selasa 17 November 2026.

Jumlah tersebut, sambung Suhud, mengalami peningkatan dibandingkan dengan APBD 2026, yakni Rp82,3 triliun. Dengan begitu, Pemprov DKI Jakarta harus meningkatkan kinerja merealisasikan anggaran tersebut.

“Anggaran ini harus mampu mendorong kesejahteraan masyarakat. Tentu harus dibarengi dengan kinerja yang baik dari eksekutif, baik dari sisi pendapatan daerah maupun implementasi realisasi anggaran,” kata Suhud.

Kesepakatan itu, kata Suhud, harus menjadi langkah penting bagi Pemprov DKI Jakarta dalam menjalankan program pembangunan sepanjang tahun 2027. Mengedepankan aspek kemajuan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

“Pendapatan daerah kemudian juga implementasi dari realisasi anggaran ini dapat mendorong kepada kesejahteraan masyarakat di DKI Jakarta,” tambah Suhud.

Pendapatan daerah pada 2027 sebesar Rp75,6 triliun. Berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp59,2 triliun dan Pajak Daerah sebesar Rp51,7 triliun.

Lalu, Pendapatan Transfer sebesar Rp13,5 triliun, serta Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp4,4 triliun.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp13,5 triliun, Retribusi Daerah sebesar Rp2,2 triliun dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp882 miliar.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp2,8 triliun. Belanja Daerah sebesar Rp66,8 triliun dan Belanja Modal sebesar Rp10,4 triliun.

Sementara Belanja Tidak Terduga sebesar Rp500 miliar dan Belanjar Transfer sebesar Rp368 miliar. Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp10,6 triliun dan Pengeluran Pembiayaan sebesar Rp8,1 triliun. rmol news logo article
Jadikan RMOL.ID sumber pilihan pencarian Google
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari RMOL.ID di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA