Corporate Secretary INDY, Adi Pramono, menjelaskan sengketa tersebut melibatkan PT Masmindo Dwi Area (MDA), anak usaha perseroan yang mengelola tambang emas Awak Mas. Menurutnya, kompensasi telah dibayarkan kepada warga yang menguasai lahan secara fisik dan memiliki dokumen pendukung yang diverifikasi pemerintah desa setempat.
"Pihak pengklaim kemudian mengklaim sebagai pemilik atas area yang diklaim dengan dasar surat keterangan tanah versi adat. Dengan demikian, pokok permasalahannya bukan MDA tidak membayar kompensasi, melainkan klaim kepemilikan pihak pengklaim atas area yang diklaim," ungkap Adi dalam keterbukaan informasi, dikutip Selasa, 17 November 2026.
Adi mengakui INDY dan MDA mengetahui laporan polisi serta Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) terkait sengketa tersebut melalui pemberitaan media. Namun, hingga surat penjelasan disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia pada 16 November 2026, MDA belum menerima surat panggilan, permintaan klarifikasi, maupun pemberitahuan resmi dari Polda Sulsel.
Perseroan menyebut total kebutuhan lahan proyek tambang emas Awak Mas mencapai sekitar 1.570 ha, termasuk area yang disengketakan. Dalam dokumen tersebut, sekitar 97 persen lahan yang diklaim seluas 309 ha telah dikompensasi, sedangkan 3 persen sisanya masih dalam proses kompensasi.
Di tengah sengketa tersebut, INDY menyatakan pembangunan proyek Awak Mas tetap berjalan sesuai jadwal. Hingga 30 September 2026, progres konstruksi proyek telah mencapai 72,84 persen dan saat ini berada pada tahap konstruksi akhir.
"Proyek saat ini berada pada tahap konstruksi akhir dan belum berproduksi secara komersial. Tahap selanjutnya adalah masa uji coba pada Desember 2026 dan commissioning dengan target produksi emas pertama pada semester I-2027," jelas Adi.
INDY juga menyatakan tidak memiliki kewajiban pembayaran tambahan kepada pihak yang mengklaim lahan tersebut. Nilai kompensasi atas seluruh area yang disengketakan disebut kurang dari 1 persen dari aset konsolidasian perseroan per 30 September 2026.
"Sejalan dengan kesimpulan rapat Komisi III DPR RI tanggal 11 November 2026, seluruh kegiatan MDA saat ini berjalan normal," pungkasnya.
Perseroan menegaskan, hingga tanggal surat tersebut, sengketa lahan tidak mengubah target jadwal proyek maupun menimbulkan perubahan material atas kebutuhan pendanaan proyek Awak Mas.
BERITA TERKAIT: