Keputusan tersebut diambil dalam rapat gabungan MPR bersama pimpinan fraksi dan Kelompok DPD RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 16 November 2026.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menjelaskan, perubahan jadwal dilakukan setelah pihaknya menerima surat dari Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar pelaksanaan sidang paripurna diundur satu pekan.
Muzani mengatakan, Presiden membutuhkan waktu untuk berkomunikasi dengan partai-partai pengusung, partai koalisi, serta sejumlah tokoh guna memperoleh pertimbangan sebelum mengusulkan dua nama calon Wapres kepada MPR.
Menurutnya, padatnya agenda kenegaraan Presiden juga menjadi salah satu pertimbangan perlunya penyesuaian jadwal.
"Dalam Surat Presiden Presiden mengusulkan agar sidang Paripurna dalam rangka pemilihan Wakil Presiden RI diusulkan tanggal 9 Desember harinya Rabu 2026, mundur satu minggu. Dan dalam rapat gabungan (Ragab) tersebut menyetujui agar tanggal 9 Desember 2026," ungkap Muzani.
Selain perubahan jadwal paripurna MPR, rapat gabungan juga menyepakati mekanisme pelantikan Wapres terpilih dengan mengacu pada semangat Pasal 3 UUD 1945.
Kemudian, MPR juga membentuk tim ad hoc yang akan diketuai Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul, dengan dua wakil ketua dan 36 anggota verifikator dari unsur fraksi serta Kelompok DPD RI.
Muzani menambahkan, proses pengisian jabatan Wapres melalui pemilihan oleh MPR merupakan praktik ketatanegaraan yang belum pernah terjadi sejak era reformasi. Karena itu, diperlukan penyesuaian mekanisme dan persiapan yang matang.
“Memang ini adalah praktek penyelenggaran ketatanegaraan baru. Belum pernah terjadi sejak reformasi Presiden atau Wakil Presiden dipilih oleh Majelis. Baru kali ini dipilih oleh Majelis. Sehingga perlu penyesuaian dan persiapan yang lebih matang,” tutupnya.
BERITA TERKAIT: