Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Filianingsih Hendarta mengatakan capaian tersebut tumbuh 149,1 persen secara tahunan (yoy).
Filianingsih merinci jumlah pengguna QRIS telah mencapai 70,59 juta orang atau meningkat 8,17 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara jumlah merchant QRIS tercatat sebanyak 49,39 juta atau tumbuh 36,04 persen secara tahunan.
"Sudah mencapai 49 juta merchant dengan volume transaksi kumulatif lebih dari 20 miliar transaksi," kata Filianingsih di Jakarta pada Senin, 16 November 2026.
Menurutnya, pesatnya perkembangan ekosistem ekonomi digital tidak terlepas dari kepercayaan masyarakat. Kepercayaan tersebut menjadi fondasi utama yang harus dijaga agar transaksi digital terus berkembang.
Ia menjelaskan, kemudahan, kecepatan, biaya yang terjangkau, serta keamanan transaksi menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembayaran digital.
Namun demikian, upaya menjaga kepercayaan tersebut menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Salah satunya adalah meningkatnya penipuan digital yang semakin terorganisasi, lintas batas, dan memanfaatkan perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
"Kita lihat penipuan digital semakin terorganisasi dan juga lintas batas serta memanfaatkan kemajuan teknologi, termasuk AI yang semakin sulit untuk dikenali," tuturnya.
Filianingsih mengatakan, perkembangan risiko tersebut juga menjadi perhatian dalam berbagai forum internasional, termasuk Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dan Global Anti-Scam Alliance.
Ia menegaskan, tantangan ekosistem digital bukan hanya meningkatnya modus penipuan, melainkan juga kemampuan seluruh pihak dalam mengantisipasi dan merespons risiko yang terus berkembang.
Karena itu, BI menilai edukasi konsumen, penguatan sistem peringatan dini (early warning system), serta langkah pencegahan oleh penyelenggara layanan perlu terus ditingkatkan.
Selain itu, koordinasi antarlembaga juga harus diperkuat agar perlindungan masyarakat dari kejahatan digital dapat dilakukan secara lebih cepat, terpadu, dan efektif.
"Jadi kita lihat bahwa edukasi konsumen, sistem peringatan dini (early warning system), dan juga langkah pencegahan oleh penyelenggara serta koordinasi antarlembaga perlu diperkuat, supaya bisa lebih mampu memberikan perlindungan yang lebih cepat, terpadu, dan efektif," pungkasnya.
BERITA TERKAIT: