Kerja sama ini diarahkan untuk memperluas kontribusi kampus dalam menghasilkan kajian, penelitian, serta rekomendasi kebijakan yang berperspektif HAM. Upaya tersebut juga diharapkan mendukung tanggung jawab negara dalam penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM (P5HAM).
Kesepakatan itu mengemuka dalam Konsultasi Nasional Rancangan Pedoman Kemitraan antara Kementerian HAM dan perguruan tinggi yang berlangsung pada 12-13 November 2026.
Sekretaris Jenderal Kemenham, Novita Ilmaris, mengatakan pelaksanaan tanggung jawab negara dalam P5HAM tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Perguruan tinggi memiliki peran strategis melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
“Sebagai langkah konkret, Kemenham telah menyiapkan pedoman kemitraan melalui Surat Edaran Menteri HAM yang akan menjadi acuan bagi pemerintah dan perguruan tinggi dalam mengembangkan kerja sama,” ujar Novita dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin, 16 November 2026.
Sementara itu, Kepala Pusat Pengembangan dan Sumber Daya Manusia HAM (PPSDM HAM), Aditya Sarsito Sukarsono, menjelaskan kemitraan tersebut dibangun untuk menciptakan pola koordinasi yang terintegrasi, terstruktur, dan berkelanjutan.
"Kami memandang kemitraan antara Kementerian HAM dan perguruan tinggi harus dibangun melalui sebuah ekosistem yang terintegrasi, terstruktur, setara, dan berkelanjutan. PPSDM HAM menjadi simpul koordinasi untuk memperkuat jejaring dan kerja sama tersebut," kata Aditya.
Kemitraan yang saat ini melibatkan 10 perguruan tinggi tersebut juga direncanakan diperluas menjadi 20 PUSHAM pada 2027.
Sepuluh perguruan tinggi yang terlibat yakni Universitas Sulawesi Barat, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Universitas Islam Indonesia, Universitas Sumatera Utara, Universitas Mulawarman, Universitas Cenderawasih, Universitas Lampung, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Mimika, Universitas Tadulako, dan Universitas Negeri Jakarta.
BERITA TERKAIT: