"Saya kasih instruksi ke menteri-menteri terutama menteri ESDM, semua izin tambang, semua IUP, mulai dari sekarang minimal 70 persen harus dinikmati oleh negara. Bila perlu, dikuasai saham-sahamnya," ujarnya di acara Tanwir dan peringatan Milad ke-114 Muhammadiyah di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu, 14 November 2026.
Menurut Prabowo, keterlibatan investor tetap dimungkinkan, terutama untuk memenuhi kebutuhan modal dalam kegiatan pertambangan.
Namun, setelah modal investasi kembali, keuntungan yang dihasilkan harus lebih banyak dinikmati bangsa Indonesia.
"Karena kita butuh mungkin modal dia masukin modal boleh, investasi anda kembali sesudah itu keuntungan harus mayoritas bangsa indonesia. Ini sudah kita tegakkan dan saya yakin dalam beberapa bulan kita akan merasakan manfaatnya," ujarnya.
Selain mengatur porsi keuntungan pertambangan, Prabowo juga menyoroti pengawasan terhadap aktivitas ekspor.
Dikatakan bahwa pemerintah kini menerapkan mekanisme satu pintu melalui lembaga yang ditunjuk agar volume ekspor tercatat secara transparan dan tidak merugikan negara.
"Semua ekspor sekarang harus melalui satu pintu yaitu melalui lembaga yang kita tunjuk sehingga negara sekarang tidak bisa dibohongi lagi. Kalau ekspor 100 ton ya laporan 100 ton, jangan 100 ton laporannya 50 ton atau 30 ton," kata dia.
Dia menegaskan, pengelolaan sumber daya alam harus berpedoman pada Pasal 33 UUD 1945.
"Alhamdulillah sekarang kita berorientasi kepada pasal 33, perekonomian disusun sebagai usaha bersama, kebersamaan tadi. Berdasar atas asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara, dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara," tegasnya.
Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar minimal 70 persen pendapatan dari kegiatan pertambangan dinikmati negara. 
BERITA TERKAIT: