Pabrik tekstil tutup. Pabrik sepatu gulung tikar. Industri kita kalah saing. Banyak orang kena PHK. Di saat yang sama, barang impor terus membanjir.
Apakah ini cuma soal persaingan global? Sepertinya tidak. Ada masalah yang lebih mendasar. Ini soal arsitektur ekonomi dan hukum negara. Masalahnya tidak berhenti di kebijakan industri. Ada persoalan konstitusi. Dan ini harus dibahas serius.
Dari Ekonomi Kerakyatan Menuju Ekonomi Pasar
Mari lihat UUD 1945 naskah asli. Ekonomi itu usaha bersama. Asasnya kekeluargaan. Pasal 33 punya filosofi jelas. Produksi dan kekayaan negara itu untuk kemakmuran rakyat. Sebesar-besarnya.
Lalu, UUD 1945 diamandemen pada 1999-2002. Ada tambahan prinsip efisiensi berkeadilan di Pasal 33 ayat 4. Efisiensi itu memang penting. Semua kegiatan ekonomi butuh itu. Tapi masalahnya, di mana posisi efisiensi ini? Apakah ia berada di atas asas kekeluargaan?
Kini, efisiensi pasar jadi sangat dominan. Akibatnya fatal. Negara cuma melihat industri dari kemampuan bersaing. Industri yang dianggap boros, dibiarkan mati. Kita lalu bergantung pada barang impor. Dan itu dianggap wajar. Katanya, itu hukum pasar.
Padahal, negara maju tidak begitu. Mereka melindungi industrinya. Mereka punya kebijakan strategis. Investasinya jangka panjang. Sektor penting dijaga ketat.
Bung Hatta pernah mengingatkan. Demokrasi ekonomi bukan cuma bebas berusaha. Rakyat harus punya akses ke alat produksi. Makmur itu bukan cuma soal banyak barang di pasar. Tapi, siapa yang memproduksi? Siapa yang memiliki? Dan siapa yang menikmati hasilnya?
Ketika Bangsa Produsen Berubah jadi Pasar Konsumen
Dulu di awal reformasi, industri kita kuat. Sumbangannya ke PDB sampai 29 persen. Sekarang turun. Tinggal 18 persen. Ini alarm bahaya. Struktur ekonomi kita berubah.
Kita makin lemah membuat barang bernilai tambah. Industri tekstil, sepatu, baja, hingga mesin rontok. Lapangan kerja hilang. Rantai pasok dalam negeri putus. Kita makin kecanduan bahan baku dan alat dari luar.
Kita cuma jadi pasar. Pasar yang sangat besar buat negara lain. Tapi kita lemah sebagai produsen. Kita tidak bisa menyetir arah perdagangan.
Angka konsumsi naik itu bagus. Tapi bukan berarti kita maju. Pilihan barang memang makin banyak. Tapi kesempatan kerja justru seret. Kesempatan punya usaha makin sempit. Menikmati nilai tambah pun susah.
Ada beda yang sangat besar. Antara bangsa yang makmur karena bisa memproduksi, dan bangsa yang terlihat makmur hanya karena bisa membeli.
Negara Hadir untuk Siapa?
Arsitektur ekonomi kita timpang. Standarnya beda-beda. Industri padat karya dibiarkan bertarung sendiri. Bertahan menghadapi persaingan. Kalau gagal, pabrik tutup. Pekerja jadi korban.
Beda cerita dengan proyek infrastruktur raksasa. Negara hadir penuh. Ada dukungan dana. Ada jaminan. Ada kebijakan khusus. Tentu, negara boleh ikut campur di proyek strategis. Itu tidak salah.
Masalahnya ada pada risiko. Risiko investasi sering digeser ke negara. Tapi, kepemilikan dan keuntungannya dikuasai segelintir orang.
Ini namanya
socializing losses and privatizing gains. Kalau rugi, ditanggung bersama. Kalau untung, dinikmati sendiri. Lihat saja Whoosh dan skema
take or pay IPP PLN.
Kenapa
heavy industry dan padat karya harus pasrah pada hukum pasar? Sementara pemilik modal besar dilindungi saat investasinya seret?
Di sinilah kita harus bertanya. Kebijakan ekonomi negara ini memihak siapa?
Memecahkan Gelas Anggur, Membangun Gelas Air
Saya punya dua perumpamaan. Gelas Anggur dan Gelas Air. Ini soal arsitektur pembangunan yang saya tawarkan dalam disertasi saya.
Gelas Anggur itu atasnya lebar, bawahnya sempit. Kekayaan menumpuk di atas. Akses modal dan izin dikuasai segelintir orang. Kendali rantai pasok ada di tangan elite.
Pekerja dan rakyat ada di bawah. Mereka yang berkeringat. Tapi mereka tidak ikut menentukan arah. Mereka dijanjikan kesejahteraan yang "menetes ke bawah". Sayangnya, tetesan itu sering kali tidak pernah sampai.
Beda dengan Gelas Air. Bentuknya lurus dan rata. Fondasinya luas. Rakyat bukan cuma penonton atau penerima sisa. Rakyat harus punya bagian. Ikut memiliki. Ikut mengambil keputusan. Ikut bertanggung jawab.
Inilah inti Teori Keadilan Gelas Air. Keadilan bukan sekadar ganti rugi. Bukan obat setelah ketimpangan terjadi. Keadilan harus dirancang sejak awal. Masuk ke dalam hukum. Masuk ke investasi. Masuk ke tata kelola bisnis. Inilah
Justice-by-Design.Rakyat Bukan Sekadar Tenaga Kerja
Bagaimana mewujudkannya? Saya menawarkan konsep 4P. Public-Private-People Partnership. Kemitraan tidak boleh cuma antara pemerintah dan swasta. Rakyat harus dilibatkan langsung dalam struktur ekonomi.
Konsep ini punya tiga pilar. Sebut saja:
Triple-Co.
Pertama,
Co-ownership. Kepemilikan bersama. Warga, pekerja, atau koperasi harus punya saham. Punya bagian nyata dalam ekonomi.
Kedua,
Co-determination. Penentuan bersama. Rakyat dan pekerja berhak ikut rapat. Ikut menentukan masa depan perusahaan. Karena nasib mereka ada di sana.
Ketiga,
Co-responsibility. Tanggung jawab bersama. Rakyat bukan cuma terima untung. Tapi ikut menjaga proses produksi dan keberlanjutan bisnis.
Konsep ini bukan utopia. Jerman punya
Mitbestimmung. Pekerja duduk di dewan pengawas perusahaan. Jepang juga sama. Pekerja jadi kunci dalam menjaga kualitas dan produksi. Indonesia harus bisa membangun model sendiri. Sesuai dengan karakter ekonomi kerakyatan dan konstitusinya.
Mengembalikan Arah Konstitusi Ekonomi
Ganti menteri tidak akan menyelesaikan masalah. Ubah aturan impor juga tidak cukup. Insentif pajak cuma pereda nyeri sesaat. Kita butuh evaluasi total. Hukum ekonomi kita harus dibongkar.
Setiap investasi dan proyek harus punya tiga ukuran. Satu,
Value for Money. Harus efisien dan layak. Dua,
Value for People. Harus bawa manfaat nyata buat rakyat dan pekerja. Tiga,
Value for Future. Harus memikirkan masa depan dan ekonomi lintas generasi.
Karena itu, kita perlu duduk bersama. Membuka konsensus nasional. Kita perlu menyempurnakan sistem ketatanegaraan. Tujuannya bukan sekadar utak-atik pasal UUD 1945. Tapi memastikan keadilan benar-benar tertanam dalam lembaga dan kebijakan.
Konstitusi itu bukan cuma soal siapa yang berkuasa. Konstitusi itu penentu arah ekonomi. Penentu siapa yang menikmati hasil pembangunan.
Indonesia tidak boleh bangga cuma jadi pasar. Angka konsumsi tinggi bukan segalanya. Kita harus kembali jadi produsen. Mengolah kekayaan alam sendiri. Membangun pabrik. Menciptakan lapangan kerja. Dan membagikan kemakmuran kepada rakyat.
Kemerdekaan ekonomi bukan diukur dari kemampuan kita membeli produk dunia. Kemerdekaan ekonomi diukur dari kemampuan kita memproduksi, memiliki, dan menikmati hasilnya sendiri.
S. Alamsyah
Jurnalis, pendiri Pusat Studi Pembangunan berbasis Pancasila, mahasiswa doktoral Hukum dan Pembangunan, SPS Unair Surabaya.
BERITA TERKAIT: