Gagasan tersebut berangkat dari kekhawatiran terhadap ancaman gempa bumi, tsunami, dan aktivitas Gunung Anak Krakatau yang dinilai dapat mengancam keberlangsungan populasi badak Jawa di Ujung Kulon.
Kekhawatiran itu tentu tidak boleh diabaikan. Sebab, badak Jawa merupakan salah satu spesies paling langka di dunia. Ketika seluruh populasi liarnya hanya terkonsentrasi di satu kawasan, ancaman bencana alam memang dapat menjadi risiko kepunahan yang sangat serius.
Namun, persoalannya bukan sekadar bagaimana memindahkan badak dari kawasan yang dianggap rawan menuju kawasan yang dianggap lebih aman. Persoalan sesungguhnya adalah apakah pemindahan tersebut benar-benar merupakan keputusan konservasi yang paling tepat secara ilmiah.
Kita tidak boleh membiarkan kebijakan penyelamatan satwa justru melahirkan risiko ekologis baru.
Pertama, pemerintah perlu menjelaskan dasar ilmiah penetapan Taman Nasional Alas Purwo sebagai lokasi tujuan. Status sebuah kawasan sebagai taman nasional tidak otomatis menjadikannya habitat yang sesuai bagi badak Jawa.
Ada banyak variabel ekologis yang harus diperhitungkan, mulai dari ketersediaan pakan, sumber air, karakteristik vegetasi, daya dukung habitat, ruang jelajah, hingga kemungkinan interaksi dengan satwa lain.
Badak Jawa bukan satwa yang dapat dipindahkan begitu saja ke kawasan hutan yang secara kasatmata terlihat hijau dan luas. Ia memiliki kebutuhan ekologis yang spesifik.
Kesalahan dalam membaca karakter habitat dapat berujung pada kegagalan adaptasi, gangguan reproduksi, bahkan kematian individu yang dipindahkan.
Kedua, pemerintah tidak boleh mengabaikan persoalan pemantauan dan pengawasan populasi. Badak Jawa merupakan satwa yang soliter, tertutup, dan sangat sulit diamati secara langsung.
Selama ini, keberadaan serta perkembangan populasinya sangat bergantung pada kamera jebak, identifikasi jejak, dan metode pemantauan lapangan.
Memindahkan badak ke kawasan baru berarti membangun kembali sistem perlindungan dan pengawasan dari awal. Pemerintah harus memastikan tersedianya tenaga konservasi, teknologi pemantauan, sistem pengamanan dari perburuan, serta kemampuan mengidentifikasi setiap individu dan perkembangan reproduksinya.
Tanpa kesiapan tersebut, pemindahan justru berpotensi membuat pengawasan terhadap populasi yang sudah sangat kecil menjadi semakin kompleks.
Ketiga, alasan ancaman bencana harus dikaji secara komparatif. Jika kekhawatirannya adalah gempa dan tsunami, apakah Alas Purwo benar-benar memiliki tingkat risiko yang lebih rendah?
Kawasan Alas Purwo juga berada di pesisir selatan Jawa yang memiliki potensi ancaman gempa dan tsunami. Karena itu, pemerintah harus menyampaikan kajian risiko bencana yang terukur, bukan sekadar membangun asumsi bahwa lokasi yang jauh dari Anak Krakatau otomatis lebih aman.
Jangan sampai kita memindahkan badak dari satu wilayah berisiko ke wilayah lain tanpa benar-benar menyelesaikan persoalan keselamatannya.
Di sisi lain, penting untuk dipahami bahwa gagasan membangun populasi kedua badak Jawa bukanlah sesuatu yang keliru. Justru secara konservasi, membangun populasi di luar Ujung Kulon merupakan langkah strategis untuk mengurangi risiko kepunahan akibat bencana tunggal.
UNESCO dan kalangan ahli konservasi telah lama menekankan pentingnya pengembangan habitat tambahan bagi spesies ini. Namun, membangun populasi kedua tidak boleh disederhanakan menjadi sekadar memindahkan sejumlah individu ke kawasan baru.
Harus ada penelitian habitat, penilaian daya dukung, kajian kesehatan dan genetika, kesiapan pengelolaan, serta pelibatan masyarakat dan ahli independen. Dengan kata lain, keputusan lokasi harus mengikuti bukti ilmiah, bukan sebaliknya.
Kita juga perlu mengingat bahwa Ujung Kulon bukan sekadar tempat tinggal badak Jawa. Kawasan ini merupakan ekosistem penting dan warisan alam dunia yang memiliki nilai konservasi luar biasa.
Negara memiliki tanggung jawab untuk memperkuat perlindungan kawasan tersebut, bukan justru menjadikan ancaman bencana sebagai alasan untuk mengendurkan perhatian terhadap habitat asalnya.
Jika ancaman Anak Krakatau dianggap serius, maka yang harus diperkuat adalah sistem mitigasi bencana, pemantauan geologi dan kelautan, pemetaan jalur evakuasi satwa, serta perlindungan habitat yang lebih terintegrasi.
Mitigasi harus menjadi bagian dari kebijakan konservasi, bukan sekadar pembenaran bagi keputusan pemindahan. Lebih jauh, ketika rencana relokasi mulai ditawarkan kepada investor dan lembaga donor dalam forum COP31, pemerintah juga perlu memastikan bahwa kepentingan pendanaan tidak mendahului kepentingan ekologis.
Pendanaan konservasi memang penting, tetapi keberhasilan sebuah proyek tidak boleh diukur dari besarnya investasi atau terlaksananya pemindahan satwa. Ukurannya adalah keberlangsungan hidup dan pemulihan populasi.
Oleh karena itu, kami meminta pemerintah membuka seluruh dasar kajian ilmiah yang melandasi rencana pemindahan tersebut. Libatkan para ahli badak, lembaga konservasi independen, akademisi, masyarakat sekitar Ujung Kulon, serta pemangku kepentingan di Alas Purwo.
Jangan mengambil keputusan strategis yang menyangkut masa depan spesies langka tanpa transparansi dan partisipasi publik.
Sikap kritis ini bukan berarti menolak upaya penyelamatan badak Jawa.Sebaliknya, ini merupakan bentuk kepedulian agar setiap kebijakan konservasi tidak dilakukan secara terburu-buru dan tidak mempertaruhkan kehidupan satwa yang justru hendak diselamatkan.
Badak Jawa bukan objek eksperimen kebijakan. Ia adalah warisan ekologis yang keberlangsungannya menjadi tanggung jawab negara.
Jangan sampai atas nama menyelamatkan badak, kita justru memindahkan persoalan tanpa kepastian bahwa kehidupannya akan lebih terjamin. Konservasi membutuhkan ilmu pengetahuan, kehati-hatian, dan tanggung jawab jangka panjang. Bukan sekadar keberanian mengambil keputusan.
Teguh Pati AjidarmaWasekjen Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan PB PMII
BERITA TERKAIT: