Seluruh saham tersebut masuk dalam kategori High Shareholding Concentration (HSC) atau memiliki konsentrasi kepemilikan tinggi.
Dalam pengumuman bertajuk Indonesia – Index Treatment for the December 2026 Index Review pada Jumat, 13 November 2026, FTSE Russell menyatakan saham yang masuk dalam daftar peringatan HSC dari otoritas Bursa Efek Indonesia (BEI) akan dikeluarkan pada evaluasi indeks berikutnya.
“Sejalan dengan pedoman Pembatasan Free Float FTSE Russell, apabila suatu perusahaan menjadi subjek pemberitahuan peringatan konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi dari otoritas regulator, yang menyatakan bahwa saham tercatatnya berada di tangan sejumlah kecil pemegang saham, perusahaan tersebut akan dikeluarkan bersamaan dengan review indeks berikutnya,” demikian pernyataan FTSE Russell, dikutip redaksi, Sabtu 14 November 2026.
Penghapusan kali ini akan menggunakan harga pasar (at the market price), berbeda dengan evaluasi Juni 2026 yang menggunakan harga nol. Perubahan tersebut berlaku efektif mulai pembukaan perdagangan Senin, 21 Desember 2026.
Ke-14 saham yang dikeluarkan tersebar dalam empat kelompok kapitalisasi pasar. Pada kategori Large Cap terdapat PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS).
Kategori Mid Cap mencakup PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (MTEL) dan PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG). Sementara kategori Small Cap terdiri dari PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI) dan PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk (TKIM).
Adapun sembilan saham dalam kategori Micro Cap adalah PT Bank Mayapada Internasional Tbk (MAYA), PT Indomobil Sukses Internasional Tbk (IMAS), PT Multi Bintang Indonesia Tbk (MLBI), PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk (SAME), PT Sariguna Primatirta Tbk (CLEO), PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS), PT Sumber Tani Agung Resources Tbk (STAA), PT Temas Tbk (TMAS), dan PT Tempo Scan Pacific Tbk (TSPC).
FTSE Russell juga akan memantau likuiditas saham-saham tersebut untuk memastikan harga penghapusan dapat direplikasi oleh pelaku pasar.
Di luar penghapusan saham HSC, FTSE Russell memutuskan perlakuan terhadap saham Indonesia dalam evaluasi Desember 2026 tetap mengikuti kebijakan yang diterapkan pada September 2026.
FTSE Russell mengakui berbagai langkah otoritas pasar modal Indonesia dalam memperkuat transparansi. Namun, lembaga penyedia indeks global tersebut menilai masih dibutuhkan waktu untuk mengevaluasi efektivitas reformasi, terutama terkait transparansi data pemegang saham, penguatan pengawasan, kriteria pemantauan, serta konsistensi penegakan regulasi.
Sejumlah penyesuaian indeks tetap berjalan, antara lain pembaruan klasifikasi industri atau Industry Classification Benchmark (ICB), pembaruan jumlah saham kuartalan dengan ambang batas (buffer) 1 persen, serta penurunan free float dengan ambang batas 3 persen untuk saham dengan free float di atas 15 persen dan 1 persen untuk saham dengan free float antara 5 persen hingga 15 persen.
FTSE Russell juga tetap menghapus saham yang tidak lagi memenuhi persyaratan indeks, seperti saham yang terus disuspensi, masuk kategori pemantauan, tidak memenuhi ketentuan likuiditas, atau mengalami penurunan kapitalisasi pasar di bawah ambang batas.
FTSE Russell menegaskan Indonesia tetap berstatus Secondary Emerging Market. Indonesia juga tidak masuk dalam daftar pantauan (Watch List) pada evaluasi tahunan klasifikasi negara FTSE Equity Country Classification September 2026.
Keputusan lanjutan mengenai perlakuan indeks, termasuk kemungkinan dimulainya kembali perubahan komposisi secara penuh, akan dipertimbangkan menjelang evaluasi Maret 2027.
BERITA TERKAIT: