Penyelesaian regulasi tersebut dinilai penting untuk memperkuat kedaulatan energi nasional sekaligus memberikan kepastian hukum dan kelembagaan dalam pengelolaan industri minyak dan gas bumi (migas).
Presiden FSPPB Arie Gumilar mengatakan, kedaulatan energi tidak sekadar menyangkut ketersediaan pasokan maupun kemampuan industri memenuhi kebutuhan dalam negeri.
“Negara diharapkan mampu menentukan kebijakan energi secara mandiri sekaligus memastikan pemanfaatan sumber daya energi memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat,” kata Arie dalam keterangannya, Jumat, 13 November 2026
Menurut Arie, perjuangan organisasi pekerja juga menjadi bagian dari upaya menjaga kedaulatan energi nasional. Hal itu mencakup pemenuhan hak normatif, kesejahteraan, perlindungan pekerja, serta keberlanjutan pengelolaan energi yang berpihak pada kepentingan publik.
Berkenaan dengan itu, Arie pun mendorong pemerintah dan DPR segera menuntaskan RUU Migas sekaligus menetapkan Pertamina sebagai National Oil Company (NOC) yang mengemban fungsi Badan Usaha Khusus (BUK) Migas secara terintegrasi dari hulu hingga hilir.
“Pembahasan yang dinilai berlarut-larut dikhawatirkan memperpanjang ketidakpastian kelembagaan dan menghambat penguatan pengelolaan energi nasional, kata Arie.
Sementara itu, Ketua Umum PIPBB-MIGAS Ishak Robinson juga mendorong pemerintah memperkuat kedaulatan energi melalui pembenahan regulasi, penguatan Pertamina, serta peningkatan pengawasan distribusi BBM dan gas.
Menurut Ishak, kedaulatan energi harus diwujudkan melalui kemampuan Indonesia menentukan kebijakan energinya sendiri tanpa terlalu dipengaruhi kepentingan asing.
Pengelolaan sumber daya energi, kata dia, harus mengutamakan kebutuhan dalam negeri dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Ia juga menilai Pertamina perlu diperkuat sebagai perusahaan energi terintegrasi dari hulu hingga hilir.
“Langkah tersebut diharapkan meningkatkan kemampuan perusahaan dalam menjamin pasokan dan menjalankan peran strategisnya bagi kepentingan nasional,” tutup Ishak.
Sekadar informasi, Rancangan Undang-Undang (RUU) Minyak dan Gas Bumi (Migas) telah disahkan sebagai RUU usul inisiatif DPR pada Selasa, 18 Agustus 2026.
Saat ini, Komisi XII DPR masih menunggu Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari pemerintah sebelum pembahasan RUU Migas bersama pemerintah dimulai.
“Belum, DIM-nya masih ada di pemerintah. Kan kami sih saat ini menunggu,” kata Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Marcus Mekeng kepada RMOL di Komplek Parlemen, dikutip Jumat, 13 November 2026.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan DIM RUU Migas rampung pada 22 Oktober 2026. Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung saat itu menyebut pemerintah masih mengonsolidasikan penyusunan DIM bersama kementerian dan lembaga terkait.
Sementara, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 16 Oktober 2026 juga menyatakan penyusunan DIM telah mencapai sekitar 80 hingga 90 persen.
Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) bersama Perkumpulan Independen Pemantau Bahan Bakar Minyak dan Gas (PIPBB-MIGAS) mendesak pemerintah dan DPR segera menyelesaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Migas. 
BERITA TERKAIT: