OJK Minta Industri Keuangan Perluas Layanan bagi Penyandang Disabilitas

Hal tersebut disampaikan Kepala Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan OJK M. Ismail di acara Akselerasi Keuangan Setara (AKSES) yang digelar Warta Ekonomi di Jakarta, dikutip Jumat, 13 November 2026.

Ismail mengatakan, perluasan akses keuangan harus disertai edukasi agar masyarakat memiliki pemahaman memadai mengenai produk dan layanan yang digunakan. 

Berdasarkan data OJK, baru 24,3 persen penyandang disabilitas berusia 15 tahun ke atas yang memiliki rekening bank pada 2023. 

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penyandang disabilitas di Indonesia pada tahun yang sama mencapai 22,97 juta orang. Bahkan, penggunaan layanan mobile banking di kalangan penyandang disabilitas masih sangat rendah, yakni hanya 1,1 persen.

Ismail menegaskan bahwa hak penyandang disabilitas untuk memperoleh akses keuangan telah dijamin melalui POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, yang mewajibkan pelaku usaha jasa keuangan menyediakan layanan khusus bagi konsumen penyandang disabilitas.

"Jadi, kalian tidak perlu ragu, hak-hak kalian itu benar-benar dilindungi untuk bisa memperoleh akses keuangan," ujarnya.

Ismail juga mengingatkan adanya kesenjangan antara tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 menunjukkan tingkat literasi keuangan baru mencapai 69 persen, sedangkan inklusi keuangan sudah menyentuh 93 persen. 

Kondisi tersebut berpotensi memicu penipuan digital karena tingginya penggunaan produk keuangan belum sepenuhnya diimbangi pemahaman yang baik. 

Dalam dua tahun terakhir, OJK dan Indonesia Anti-Scam Center (IASC) menerima lebih dari 750.000 laporan penipuan dengan hampir 1,4 juta rekening terindikasi terkait tindak kejahatan tersebut.

Dari sisi industri, Kepala Divisi Pengembangan Produk PT Pegadaian Mufri Yandi menyampaikan bahwa perusahaan terus mengembangkan layanan digital melalui aplikasi Tring! dengan tetap memperhatikan aspek aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. 

Meski demikian, ia mengakui layanan yang tersedia masih perlu disempurnakan agar sesuai dengan kebutuhan setiap pengguna. 

"Pegadaian itu adalah peningkatan kualitas hidup dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian pinjaman yang mudah dan murah," ujar Mufri.

Sementara itu, Direktur Utama PT Agregasi Cermati Fung Fuk Lestario mengingatkan masyarakat agar mewaspadai penyalahgunaan data pribadi dalam pengajuan pinjaman digital. 

Dia menyarankan penggunaan laporan kredit untuk memantau riwayat pinjaman sekaligus mendeteksi pengajuan kredit yang tidak pernah dilakukan pemilik identitas. 

Di sisi lain, CEO dan Founder Mitra Rencana Edukasi Mike Rini menekankan pentingnya perencanaan keuangan yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing individu, termasuk penyandang disabilitas yang memiliki penghasilan tidak tetap. 

Masyarakat juga diimbau menyiapkan dana darurat, membiasakan menabung, serta memahami risiko investasi sebelum menggunakan produk keuangan. 

"Kemandirian finansial bukan tentang seberapa besar kecil pendapatan Anda, tetapi seberapa baik sebenarnya Anda mengelola keuangan," tutur Mike.