Prabowo Ingin Wapres Baru Sudah Terpilih Sebelum Akhir Desember

Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, usai mengikuti pertemuan Presiden Prabowo dengan pimpinan DPR/MPR di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 12 November 2026. 

Dikatakan Yusril, rencana perjalanan luar negeri Prabowo pada pertengahan bulan November turut turut menjadi pertimbangan dalam penyusunan jadwal. 

Meski demikian, seluruh tahapan telah dibahas bersama agar pemilihan wapres baru dapat berlangsung lebih cepat dan tidak harus menunggu batas akhir waktu yang ditentukan konstitusi.

"Apa yang saya tangkap dari pertemuan tadi itu ingin mempercepat proses ini. Ya, memang ada sedikit terhalang karena presiden ada perjalanan ke luar negeri, tetapi itu rentang waktu presiden dalam waktu 14 hari presiden itu harus mengajukan calon dan proses ini berjalan," ujarnya.

Yusril menjelaskan, sesuai Pasal 8 ayat 2 UUD 1945, presiden harus mengajukan dua nama calon wapres kepada MPR untuk dipilih dalam jangka waktu paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan. 

Sebelum itu, MPR membutuhkan waktu sekitar tiga hari untuk menggelar rapat, menetapkan kekosongan jabatan wapres, dan menyampaikan surat pemberitahuan resmi kepada presiden.

Setelah menerima surat dari MPR, Prabowo memiliki waktu maksimal 14 hari untuk mengajukan dua nama calon wapres beserta persyaratannya. Selanjutnya, MPR akan melakukan verifikasi terhadap calon yang diajukan sebelum menggelar pemilihan sesuai mekanisme yang berlaku.

Menurut Yusril, tenggat waktu 14 hari bagi presiden dan 60 hari bagi MPR merupakan batas maksimal, bukan kewajiban untuk menunggu hingga seluruh waktu tersebut habis. Karena itu, proses pemilihan dapat dilakukan lebih cepat apabila seluruh tahapan administratif dan konstitusional telah terpenuhi.

"60 hari itu maksimal, dan tadi sudah diberikan gambaran ya bahwa proses ini diharapkan bisa selesai sebelum akhir bulan Desember yang akan datang ini. Artinya proses ini akan lebih cepat daripada apa yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Dasar maupun oleh tatib MPR ya," tegas Yusril.