Yusril: Style Gibran Mirip Soeharto

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra saat tiba di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 12 November 2026. 

Yusril mengaku telah membaca salinan surat pengunduran diri Gibran yang secara tegas menyatakan berhenti sebagai Wakil Presiden atas kemauannya sendiri.

Karena itu, MPR cukup menindaklanjuti konsekuensi konstitusional dari kekosongan jabatan Wakil Presiden tanpa harus memberikan persetujuan.

"Menurut pendapat saya sudah tidak perlu MPR mengadakan sidang apakah setuju atau tidak setuju dengan surat berhentinya itu, karena ini style-nya hampir sama dengan pernyataan berhentinya Pak Harto yang saya draf tahun 1998 yang lalu, ada kata-kata: menyatakan berhenti," kata Yusril.

Yusril merujuk Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur bahwa MPR harus bersidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan. Presiden nantinya mengajukan dua nama calon untuk dipilih oleh MPR.

"Jadi, supaya proses ini berjalan konstitusional, cepat dan tidak lambat-lambat, jadi MPR sebenarnya tentu akan mengadakan sidang dalam waktu yang dekat ini untuk menyatakan terjadi kevakuman atau kekosongan Wakil Presiden, dan MPR secara resmi memberitahukan kepada Presiden untuk mengajukan dua nama calon Wakil Presiden disertai dengan persyaratan-persyaratannya untuk dipilih oleh MPR dalam waktu selambat-lambatnya 60 hari," paparnya.

Saat ditanya mengenai alasan Gibran mengundurkan diri, Yusril menyebut keputusan tersebut berkaitan dengan pertimbangan pribadi serta suara-suara yang berkembang di tengah masyarakat. 

Namun, ia enggan menguraikan lebih jauh karena memilih berfokus menjelaskan mekanisme hukum pengunduran diri tersebut.

"Jadi alasannya memang alasan pribadi, alasan memandang juga suara-suara yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, dan disimak dengan baik oleh Pak Wapres dan itu menjadi alasan untuk mengundurkan diri," ungkap Yusril.