Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) akan menggelar rapat gabungan bersama pimpinan fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Jumat, 13 November 2026, untuk membahas pengisian posisi tersebut.
Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, rapat gabungan dijadwalkan berlangsung pukul 14.00 WIB. Keputusan itu diambil setelah pimpinan MPR menggelar rapat untuk menindaklanjuti surat pengunduran diri Gibran yang diserahkan pada Kamis, 12 November 2026.
"Rapat gabungan akan membahas empat hal," kata Muzani di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis, 12 November 2026.
Pertama, menentukan tanggal pelaksanaan sidang paripurna untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden. Kedua, menyepakati surat kepada Presiden Republik Indonesia agar mengajukan dua nama calon pengganti.
Ketiga, membentuk tim verifikasi berkas calon wakil presiden yang diajukan presiden. Keempat, menyepakati pembentukan tim ad hoc untuk menyiapkan draf ketetapan MPR.
Muzani menegaskan, kekosongan jabatan tersebut berlaku sejak Gibran menyatakan mundur. MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk mengisi posisi wakil presiden.
"Sejak hari ini, maka jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia mengalami kekosongan, dan tugas MPR dalam waktu 60 hari selambat-lambatnya untuk mengisi jabatan kekosongan posisi wakil presiden tersebut," kata Muzani.
Terkait proses pengajuan calon, Muzani menjelaskan presiden memiliki waktu 14 hari sejak menerima surat dari MPR untuk mengajukan dua nama calon pengganti. Surat tersebut akan dikirim setelah rapat gabungan menetapkan langkah selanjutnya.
"Presiden punya waktu 14 hari sejak kami mengeluarkan surat kepada presiden untuk mengajukan nama," kata Muzani.
Jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia resmi kosong setelah Gibran Rakabuming Raka menyatakan berhenti dari jabatannya atas permintaan sendiri. 
.jpg)
BERITA TERKAIT: