Hal itu diungkapkan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 12 November 2026.
"Di samping dugaan tindak pidana makar, ilegal akses, dan atau menghilangkan dokumen elektronik, Polri juga telah menerbitkan laporan polisi terhadap dugaan tindak pidana turut serta dan atau bersama atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar," ungkap Suyudi.
Ia menjelaskan, penyidik telah melakukan penyelidikan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana makar. Pembuktian dugaan tersebut dilakukan secara terpisah dari perkara penyadapan dan akses ilegal.
"Atas dasar tersebut Polri telah melakukan penyelidikan untuk memastikan ada dan atau tidaknya unsur tindak pidana yang memerlukan pembuktian secara terpisah. Hingga saat ini dugaan perbuatan dan atau pemufakatan jahat yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintah masih memerlukan pendalaman lebih lanjut," ujarnya.
Suyudi menegaskan, temuan dalam perkara penyadapan, akses ilegal, dan dugaan penghilangan dokumen elektronik tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan telah terjadi tindak pidana makar.
"Untuk mendalami hal tersebut, penyelidikan difokuskan pada penelusuran perintah dan tujuan penyadapan, pemeriksaan personel yang diduga mengetahui kegiatan tersebut serta pendalaman tugas dan kegiatan tersebut," tandasnya.
Polri tengah mendalami dugaan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar yang diduga berkaitan dengan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang telah menjerat mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi Polri. 
.jpg)
BERITA TERKAIT: