Adapun, agenda utama pada raker kali yakni membahas penegakan hukum terhadap tindakan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI.
Pantauan RMOL di lokasi, Jenderal Suyudi dan jajaran Mabes Polri tiba di Ruang Rapat Komisi III DPR sekitar pukul 08.25 WIB. Dia disambut hangat dan hormat oleh para Pimpinan hingga Anggota Komisi III DPR RI.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa dalam raker ini, Komisi III DPR RI akan meminta Polri untuk membuka semua fakta terkait kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden RI yang telah menjerat mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo (LSP) dan sejumlah perwira tinggi Polri.
“Hari ini kami minta Kapolri buka semua fakta-fakta soal penyadapan ilegal dan rangkaian perbuatan ilegal kelompok LSP yang diduga saling terkait,” tegasnya.
Sebab, kata Habiburokhman, selain penyadapan ilegal juga diduga ada rangkaian perbuatan ilegal lainnya seperti surveilence ilegal, pembunuhan karakter secara ilegal, pengkondisian opini di media sosial untuk merongrong program pemerintah, penggalangan massa aksi dan lain lain.
“Yang intinya bisa membuat presiden tidak mampu melaksanakan tugasnya. Informasi-informasi tersebut harus didalami secara serius. Ketika kemudian terbukti maka ini merupakan bentuk serangan makar sebagaimana diatur di Pasal 160 KUHP,” pungkasnya.
Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja bersama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Suyudi Ario Seto beserta jajaran, di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 12 November 2026. 
.jpg)
BERITA TERKAIT: