Di satu sisi, tidak seperti biasanya, pada siang hari di pelataran kompleks kepatihan--Sri Sultan Hamengku Buwono X, Raja Keraton Yogyakarta yang sekaligus Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, duduk di lesehan berjam-jam membersamai massa aksi dari Aliansi Jogja Memanggil (AJM).
Sultan dengan khidmat berdialog di tengah lautan massa aksi yang bergejolak. Dengan kesabaran tingkat tinggi, titisan Raja Mataram Islam itu menyimak dengar cermat apa-apa yang menjadi poin tuntutan (aspirasi) beragam kelompok masyarakat.
Mulai dari soal regulasi di tingkat lokal, rendahnya upah buruh (UMP), dan hingga semakin menyempitnya ruang berekspresi.
Sementara, pada malam harinya, persisnya di kawasan Malioboro, sekitar Gedung DPRD DIY, hingga Bundaran UGM--dialog yang semula berlangsung tertib pada siang hari--tiba-tiba pecah dan berujung pada bentrokan massa yang sangat brutal. Sontak tagline Jogja seolah berubah dari “Jogja Berhati Nyaman” menjadi “Jogja Berhenti Nyaman”. Jogja sudah tidak adem ayem lagi.
Pelemparan molotov, ledakan petasan, dan penangkapan terhadap sedikitnya 154 pengunjuk rasa akhirnya menjadi peristiwa yang tidak terhindarkan. Dalam pantauan, terlihat aparat kepolisian menindak massa menggunakan water cannon, gas air mata, dan kendaraan taktis.
Demikian mencekamnya situasi demo yang berlangsung hingga dini hari itu, membuat Polda DIY mengerahkan sekurang-kurangnya sebanyak 4 Satuan Setingkat Kompi (SSK) Pasukan Huru-Hara (PHH) Brimob, 60 personel Satuan Penindak Perusuh (SPP), serta kendaraan taktis (termasuk rantis).
Bahkan, pasukan TNI juga turun menyiagakan sejumlah personel bersama iring-iringan kendaraan taktis lapis baja (panser) di beberapa titik vital--seperti kawasan Malioboro hingga Bundaran UGM--untuk membantu memulihkan situasi pascabentrokan.
Pecahnya demo-demo di Yogya sebetulnya telah berlangsung sejak lama dan telah berurat berakar. Eskalasi yang berlangsung di tingkat nasional selalu saja menjalar ke Yogyakarta. Dari soal kepemimpinan, inkompetensi pejabat, meritokrasi, hingga persoalan agraria.
Dengan demikian, peristiwa yang berlangsung di Yogya tidak bisa hanya dibaca sebagai insiden berskala lokal. Gelombang unjuk rasa yang berlangsung memanas di Yogyakarta memiliki magnitude nasional.
Yogyakarta telah menjelma menjadi semacam episentrum kristalisasi isu publik--tempat resonansi persoalan nasional pecah menggelinding bersamaan denga kecemasan di tingkat masyarakat.
Faktor Kesejarahan Jogja
Hal Itu bukan kebetulan. Yogyakarta menyimpan modal sejarah yang jarang dimiliki kota lain. Pada Januari 1946, ketika Jakarta tak lagi aman, kota ini menjadi ibu kota republik yang baru lahir. Dari sinilah Sultan Hamengku Buwono IX menegaskan bahwa Kasultanan adalah bagian dari Republik.
Dari Jogja pulalah, peristiwa serangan Umum pada 1 Maret 1949 menjadi semacam pembuktian kepada dunia bahwa Republik ini belum tumbang. Dan, Yogyakarta adalah kota yang pernah memanggul beban perjuangan Indonesia merdeka-berdaulat di pundaknya. Oleh karenanya, Jogja berhak menagih janjinya pada Republik.
Di sisi yang lain, kota ini juga lekat dengan sebutan kota budaya dan pendidikan. Universitas Gadjah Mada (UGM) lahir pada 1949 sebagai "universitas perjuangan", dan dari situlah puluhan kampus lain menyusul. Setiap tahun ratusan ribu mahasiswa dari seluruh Nusantara menjadikannya rumah belajar.
Kampus-kampus hidup dalam dialektika yang sehat. Mahasiswa dengan latar belakang suku, agama, dan budaya yang berbeda hidup berdampingan dengan warga di Sleman atau Bantul. Bertetangga dengan buruh, petani, dan pedagang kecil.
Keluhan tentang upah, harga sewa, dan lahan--yang bermula dari obrolan meja makan, ruang kuliah, dan hingga aksi jalanan adalah perwujudan ekspresi yang organik. Kota ini terus tumbuh dan menghasilkan generasi yang kritis dengan kematangan aktivisme yang ditempa melalui jenjang organisasi yang panjang.
Jejaknya bisa kita urai. Pada 8 Mei 1998, di Jalan Gejayan, mahasiswa Moses Gatotkaca tewas dalam kerusuhan unjuk rasa dan menjadi salah satu simpul sejarah Reformasi.
Berlanjut dalam peristiwa 20 Mei 1998, Sri Sultan Hamengku Buwono X bersama Paku Alam VIII menyambut ratusan ribu warga di Pagelaran Keraton dalam apel akbar damai.
Sementara pada tahun 2019, tampil dengan ekspresi "Gejayan Memanggil". Gerakan ini berhasil membangkitkan kembali aksi massa yang sudah lama tidur Panjang dengan tuntutan menolak segala upaya deregulasi yang melemahkan demokrasi.
Dalam konteks ini, pola yang tampak berulang itu, menegaskan satu hal bahwa ketika kegelisahan nasional memuncak, maka mata publik kerap menoleh ke Yogyakarta, kota yang gerak politiknya sering dibaca sebagai pertanda zaman.
Tradisi Topo Pepe
Kota budaya yang lekat dengan keraton, tata krama, dan filosofi harmoni ini--sekaligus menyimpan paradoks. Masyarakat kota ini memang dikenal santun, tetapi jangan lupa bahwa di dalamnya menyimpan api sejarah yang membuatnya menjadi kota yang tidak pernah diam.
Namun, begitu bergolaknya, kota Yogyakarta dalam lintasan sejarah republik, kota ini sejatinya tidak mengenal budaya kekerasan jalanan--dalam hal aksi penyampaian aspirasi. Aksi-aksi protes masyarakat Yogya--secara historis--biasanya lebih bercorak simpatik daripada bercorak anarkis.
Hal ini bisa kita lacak dalam kearifan-kearifan budaya yang ada Jogja. Satu di antaranya adalah budaya topo pepe. Suatu tradisi duduk berjemur di alun-alun untuk menyampaikan keluhan (aspirasi) kepada raja. Topo pepe adalah unjuk rasa damai tanpa suara atau senjata, di mana rakyat kecil (kawula alit) menyampaikan protes atau mencari keadilan dengan cara duduk bersila dan berjemur di bawah terik matahari.
Aksi topo pepe biasanya dilakukan di ruang terbuka yang menghadap langsung atau dekat dengan pusat kekuasaan, seperti di tengah Alun-Alun Utara Yogyakarta di antara pohon beringin kembar dengan harapan terlihat atau didengar oleh Sultan.
Tindakan itu bukan bentuk perlawanan fisik atau anarkis, melainkan bentuk pengaduan moral kepada raja atau penguasa ketika kebijakan yang dibuat dianggap tidak adil atau menyengsarakan rakyat.
Gugatan di jalanan hari ini, dalam arti tertentu, adalah pepe yang berganti rupa. Kehadiran Sultan di pelataran Kepatihan pada siang hari menunjukkan bahwa tradisi mendengar itu masih hidup, dan bahwa ia bisa menjadi cetak biru penanganan konflik sosial.
Di sinilah pemikiran Henri Lefebvre tentang produksi ruang relevan. Ruang kota bukan wadah netral, melainkan arena pertarungan kuasa. Pembatasan aksi di kawasan Sumbu Filosofi, atau regulasi pengamanan seperti "Jaga Warga", dibaca sebagai upaya mendisiplinkan ruang publik.
Ketika saluran formal dirasakan buntu, jalanan menjadi satu-satunya ruang yang tersisa. Aksi yang berlarut melewati batas toleransi pukul 18.00 WIB, yang disoroti Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, tidak cukup dibaca sebagai pelanggaran ketertiban. Ia juga gejala keterasingan politik.
Jalanan sebagai Ekspresi Kekalutan
Pertanyaannya, apakah gelombang unjuk rasa belakangan ini marak di Yogya terorkestrasi? Pertanyaan itu sah, dan kecurigaan terhadap penyusup tidak boleh dihapus begitu saja. Molotov, petasan, dan senjata tajam yang disita bukan atribut aksi damai, dan siapa pun yang menyiapkannya harus diproses hukum secara objektif.
Namun, indikasi adanya penyusupan tidak bisa dijadikan penjelasan Tunggal untuk menangkapi dan membubarkan massa aksi. Dalam hal ini, koordinasi tidak sama dengan rekayasa. Di era media sosial, aksi serentak di banyak kota bisa lahir dari jejaring yang cair dan dari kegelisahan yang sama, tanpa dalang tunggal.
Kalaupun ada pihak yang menunggangi, hal itu tidak perlu terlalu dihiraukan, karena penumpang gelap hanya bisa naik ke kendaraan yang sedang melaju. Tuntutan soal upah, reforma agraria, kebebasan akademik, kriminalisasi aktivis, dan militerisasi ruang sipil nyata adanya, dan siapa pun yang memanfaatkannya tidak menghapus keberadaannya.
Negara sering tergoda mengubah persoalan politik struktural menjadi sekadar perkara kriminalitas teknis. Pendekatan penal, yang ditandai pengerahan aparat besar hingga dini hari dan penangkapan masif, memang memberi kesan ketegasan.
Tetapi ketegasan tanpa kejernihan membaca sebab hanya menertibkan gejala. Stigma "kelompok penyusup" yang dilekatkan terlalu cepat berisiko melukai mahasiswa dan warga yang datang dengan niat damai--dan kalau tidak didekati dengan hati-hati berpotensi memperlebar jarak antara warga dan negara.
Pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam hal ini perlu memisahkan dua hal secara tegas: kekerasan dan kejahatan wajib diproses hukum, sementara aspirasi wajib direspons dan dijawab dengan kebijakan.
Aparat harus membuka transparansi atas penangkapan, menjamin hak-hak demonstran yang tertangkap, dan membedakan pelaku perusakan dari peserta aksi damai. Di sisi lain, pembuat kebijakan perlu membuka ruang partisipasi yang bermakna, bukan sekadar forum seremonial.
Masalah upah, premanisme, kebebasan akademik, dan keadilan agraria tak akan bisa selesai dengan serbuan gas air mata atau sel tahanan. Sejarah mengajarkan bahwa Yogyakarta bukan sekadar latar. Ia penanda kapan demokrasi sedang sehat dan kapan sedang sakit.
Kota yang pernah menjadi benteng republik ini tidak semestinya berubah menjadi saksi ketika republik itu takut pada warganya sendiri. Gugatan dari Jogja, dan dari kota-kota lain yang bergerak bersamanya, adalah kritik yang menuntut didengar dan ditindaklanjuti dalam formulasi kebijakan.
Jalan sunyi Malioboro malam itu mengingatkan kita semua bahwa aspirasi yang disumbat di ruang resmi akan mencari jalannya sendiri, dan aksi jalanan malam itu bukanlah pilihan yang dikehendaki--melainkan pilihan paling pahit untuk menyuarakan kekalutan atas keadaan yang ada.
Abdul Khalid Boyan
Peneliti LPPM Universitas Arya Wangsa (UAW)
.jpg)
BERITA TERKAIT: