Kasus itu meliputi dugaan perekrutan dan pengiriman warga negara Indonesia ke luar negeri, dugaan eksploitasi seksual terhadap anak, sampai dengan penempatan pekerja migran yang tidak sesuai perjanjian, eksploitasi anak buah kapal (ABK), hingga dugaan pengiriman anak untuk perkawinan pesanan.
Dirres PPA dan PPO Polda Metro Jaya Kombes, Rita Wulandari Wibowo mengingatkan agar masyarakat tidak terburu-buru menerima tawaran pekerjaan, khususnya untuk penempatan di luar negeri dengan mengecek serta memastikan informasi pekerjaan sebelum mengambil keputusan.
“Hati-hati dengan adanya tawaran kerja bergaji tinggi. Ini belum tentu sesuai dengan faktanya. Kemudian ada fasilitas yang berlebihan dan juga keberangkatan secara cepat tanpa kejelasan perusahaan. Pastikan legalitas perusahaan,” ujar Rita dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Rabu malam, 11 November 2026.
Terbukti, lanjut dia, dari tujuh perkara tersebut, dua ditangani Ditres PPA dan PPO, sedangkan lima lainnya ditangani Polres jajaran.
Dua berkas telah dinyatakan lengkap atau P-21, satu perkara memasuki Tahap satu, sementara empatnya masih dalam proses penyidikan dan pemberkasan.
Di saat yang sama, Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan, penanganan TPPO tidak hanya berfokus pada penegakan hukum namun juga perlindungan dan pemenuhan hak korban.
“Perkembangan penanganan perkara akan disampaikan berdasarkan fakta terverifikasi, dengan tetap menjaga kepentingan penyidikan dan privasi korban,” tuturnya.
Untuk itu, Polda Metro Jaya mengajak masyarakat lebih waspada terhadap berbagai bentuk perekrutan yang mencurigakan.
Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PPA-PPO) Polda Metro Jaya mengungkap 7 perkara dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan menetapkan 19 tersangka. 
.jpg)
BERITA TERKAIT: