Sudding menjelaskan, keputusannya mengajukan HMP didasarkan pada dua putusan lembaga peradilan, yakni Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026 dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 1 Tahun 2026 yang berkaitan dengan surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran.
"Mencermati putusan MA Nomor 742, kasasi TUN 2026, tanggal 30 Oktober 2026, dan juga putusan MK nomor 1 tahun 2026, terkait dengan surat keterangan penyetaraan ijazah saudara Gibran Rakabuming Raka, di mana dalam amar putusan MA tersebut telah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum," ujar Sudding dalam rapat bersama Pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 11 November 2026.
Menurutnya, putusan lembaga peradilan tersebut harus dilaksanakan. Ia menyebut terdapat dua mekanisme yang dapat ditempuh, yakni secara sukarela maupun melalui jalur konstitusional.
"Amar putusan tersebut harus dilaksanakan, ada 2 cara, untuk pelaksanaan terhadap setiap putusan lembaga peradilan. Yang pertama dilaksanakan secara sukarela oleh ubs (yang bersangkutan) dengan cara mengundurkan diri, yang kedua ada upaya eksekusi lewat jalur konstitusional sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7a," jelas Sudding.
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PAN ini kemudian menjelaskan ketentuan konstitusi mengenai alasan pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden oleh MPR atas usul DPR.
"Presiden dan atau Wapres dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR mana kala ada 6 persyaratan disitu, melakukan pengkhianatan terhadap negara, melakukan tindak pidana korupsi, melakukan tindak pidana penyuapan atau tindak pidana berat lainnya, melakukan perbuatan tercela, dan atau tidak memenuhi syarat lagi sebagai presiden dan atau Wapres," tuturnya.
Sudding menegaskan, objek yang menjadi perhatian dalam pengajuan HMP tersebut adalah status persyaratan Gibran sebagai Wakil Presiden, khususnya surat keterangan penyetaraan ijazah yang dipersoalkan dalam putusan MA.
"Yang menjadi objek adalah Wapres. Di mana surat keterangan yang bersangkutan telah dinyatakan batal dan tidak sah. Dan yang memiliki dimusnahkan. Itu Amar putusan," tegasnya.
Sudding menilai persoalan tersebut telah melalui proses pembuktian di lembaga peradilan. Atas dasar itu, Sudding menggunakan hak konstitusionalnya sebagai anggota DPR untuk mengajukan HMP.
"Dan karenanya, negara kita negara hukum, sebagaimana konstitusi kita, dan anggota DPR memiliki hak sebagaimana disebutkan dalam pasal 79 usulan pasal 20 konstitusi kita, di mana DPR memiliki hak interplasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. Karena proses ini sudah melalui pembuktian,lewat lembaga Peradilan. Maka saya sebagai anggota DPR dari Fraksi PAN mengusulkan dan hak menyatakan pendapat terkait saudara Gibran Rakabuming Raka. Yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai Wapres," jelasnya lagi.
Sudding menegaskan dirinya mengajukan usulan tersebut secara pribadi sebagai anggota DPR dari daerah pemilihan Sulawesi Tengah.
"Sebagai pengusul, saya Sarifuddin Sudding, Dapil Sulteng," tutupnya.
Anggota DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Sarifuddin Sudding, menjadi satu-satunya anggota dewan dari fraksinya yang mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 
.jpg)
BERITA TERKAIT: