Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu mengatakan, proses perizinan kawasan industri yang tersebar di 12 kabupaten/kota tersebut tengah berjalan. Keduabelas daerah itu meliputi Rembang, Demak, Kota Semarang, Kendal, Batang, Brebes, Cilacap, Banyumas, Kebumen, Kabupaten Semarang, Boyolali, dan Grobogan.
"Paling lama 30 hari. Potensi kawasan industri di 12 kabupaten/kota itu sudah disampaikan Pak Gubernur. Ini lagi berproses, paling lambat 30 hari," kata Todotua di sela penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dengan Pemprov Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Rabu, 11 November 2026.
Komitmen tersebut merupakan respons atas permintaan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi agar pemerintah pusat mempercepat proses perizinan investasi yang selama ini masih menghadapi berbagai hambatan.
Todotua mengatakan, pihaknya akan segera memanggil para pelaku usaha yang terlibat dalam pengembangan kawasan tersebut untuk melakukan klarifikasi sekaligus mempercepat penyelesaian administrasi perizinan.
Menurutnya, pengembangan kawasan industri menjadi salah satu strategi menarik investasi karena memberikan kepastian lahan sekaligus memudahkan konsolidasi pelayanan perizinan bagi investor dalam negeri maupun asing.
Ia mengakui, persoalan perizinan masih menjadi hambatan klasik investasi, terutama untuk proyek berskala besar dan berisiko tinggi yang membutuhkan koordinasi lintas kementerian. Untuk mengurai persoalan tersebut, pemerintah membentuk Desk Investasi sebagai penghubung antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha.
"Kita juga berupaya menyelesaikan sumbatan-sumbatan daripada rencana investasi yang ada di daerah," jelasnya.
Jawa Tengah menjadi wilayah keempat pembentukan Desk Investasi setelah Batam, Bali, dan Sumatera Utara. Layanan yang berkantor di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah itu juga mencakup wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur.
Desk Investasi tersebut difokuskan untuk menangani proyek investasi dengan nilai di atas Rp1 triliun.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, percepatan perizinan menjadi kebutuhan penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas lapangan kerja. Pemprov Jateng telah meminta 12 kabupaten/kota menyiapkan potensi kawasan industri baru dengan luas minimal 50 hektare dan sesuai ketentuan tata ruang. Kawasan tersebut diproyeksikan menjadi lokasi investasi baru untuk memperluas pusat pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah.
Selain menyiapkan lahan, pemerintah provinsi juga mengembangkan infrastruktur pendukung industri. Di antaranya pembangunan dry port di Batang, fasilitas pelabuhan di Kendal, serta revitalisasi Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.
Kesiapan infrastruktur logistik tersebut diharapkan memperlancar distribusi barang sekaligus menekan biaya operasional industri.
Luthfi mengungkapkan, sejumlah rencana investasi bernilai besar juga tengah dikawal Pemprov Jateng. Di antaranya investasi industri garmen senilai Rp4,6 triliun yang dijadwalkan melakukan peletakan batu pertama pada Desember 2026, ekspansi perusahaan asal Vietnam senilai Rp2,9 triliun, serta relokasi industri asal Tiongkok senilai Rp2,17 triliun.
Berdasarkan data DPMPTSP Jawa Tengah, realisasi investasi periode Januari-September 2026 mencapai Rp72,54 triliun atau 73,21 persen dari target tahunan sebesar Rp99,09 triliun. Investasi tersebut berasal dari 82.420 proyek dan menyerap 340.334 tenaga kerja.
Khusus Triwulan III 2026, realisasi investasi tercatat Rp24 triliun atau tumbuh 16,78 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Investasi tersebut menyerap 127.117 tenaga kerja dari 26.431 proyek.
Pada periode yang sama, ekonomi Jawa Tengah tumbuh 5,83 persen secara tahunan. Luthfi menyambut pembentukan Desk Investasi sebagai upaya memperkuat kepastian berusaha sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai kendala yang dihadapi investor.
"Desk nanti sebagai perwakilan pemerintah pusat dalam rangka mengatasi masalah-masalah investasi," katanya.
Ia berharap kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dapat mempercepat pengembangan kawasan industri serta mendorong munculnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Tengah.
Pemerintah pusat menjanjikan penyelesaian perizinan 12 rencana kawasan industri baru di Jawa Tengah paling lambat dalam 30 hari. Percepatan ini diharapkan membuka pintu investasi baru sekaligus memperluas pusat pertumbuhan ekonomi di daerah. 
BERITA TERKAIT: