Dalam mekanisme persidangan etik Polri, pangkat Ketua Majelis umumnya lebih tinggi dari anggota yang menjadi terduga pelanggar.
Namun, sidang kali ini menjadi perhatian karena Listyo masih berstatus sebagai anggota Polri aktif dengan pangkat jenderal bintang empat.
"Polri punya sistem, prosedur yang ada. Siapa pun dia, terduga pelaku pelanggar tidak ada perbedaan istimewa. Perangkat komisi sidang nanti akan ditentukan oleh Bapak Kapolri. Nanti akan kami informasikan lebih lanjut," kata Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir kepada wartawan, Selasa malam, 10 November 2026.
Isir juga menjelaskan bahwa sidang etik terhadap tiga tersangka lainnya belum dapat digelar karena masih menunggu proses pemeriksaan oleh penyidik Bareskrim Polri.
“Jadwalnya minggu depan ya, nanti masih pemeriksaan, setidak-tidaknya secepatnya,” kata Isir.
Sebelumnya, Irjen Ahrie Sonta Nasution resmi dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri. Putusan tersebut dijatuhkan melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KEPP) Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Mabes Polri.
Ahrie dipecat setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto.
"Sanksi administratif yaitu pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri," kata Isir.
Dengan tertunduk lesu, Ahrie mendengarkan putusan majelis etik yang menyatakan dirinya melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto tengah menyusun susunan Majelis Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) untuk memimpin sidang etik terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. 
BERITA TERKAIT: