Ketua Dewan Komisioner LPS, Anggito Abimanyu menyampaikan hal tersebut dalam Forum Ekonomi Politik bertajuk “Peta Jalan Kemandirian Ekonomi Indonesia” yang diprakarsai RMOL, di The Tribata Hotel, Jakarta Selatan, pada Senin, 9 November 2026.
"Sekarang LPS punya saldo dana Rp300 triliun. 2025 aja Rp250 triliun. Sekarang per hari ini kurang lebih totalnya ada Rp300-an triliun," kata Anggito.
Ia menjelaskan, dana tersebut berfungsi sebagai cadangan untuk menghadapi kemungkinan bank mengalami masalah likuiditas maupun solvabilitas.
Dana LPS berasal dari kontribusi sebesar 0,2 persen dari dana pihak ketiga (DPK) perbankan yang dikelola melalui investasi.
"Ini kan kayak dana asuransi," kata Anggito.
Anggito juga menegaskan bahwa simpanan nasabah dijamin LPS sesuai ketentuan yang berlaku, dengan batas penjaminan sebesar Rp2 miliar per nasabah per bank.
"Aman, karena itu dijamin undang-undang dan juga ada ketentuan yang memang memberikan kekuatan mandat bagi LPS untuk melakukan
surveillance. Selain penjaminan simpanan, LPS bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat melakukan intervensi awal ketika bank menghadapi persoalan likuiditas, sebelum kondisinya semakin sulit.
"Kalau ada bank yang kekurangan dana untuk operasional, kami dengan OJK bisa melakukan early intervention, atau intervensi awal sebelum bank itu mengalami kesulitan," pungkas Anggito.
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memiliki saldo dana sekitar Rp300 triliun untuk mengantisipasi permasalahan perbankan, di tengah isu negara tidak memiliki uang yang memicu kekhawatiran masyarakat terhadap keamanan simpanan mereka. 
_Ribka_Haluk_KPU_Kab_Nduga.jpg)
BERITA TERKAIT: