Hal itu disampaikan Direktur Perencanaan, Korporat dan Pengembangan Bisnis PT PLN, Rakhmad Dewanto dalam acara Forum Ekonomi Politik yang diselenggarakan RMOL.id, bertajuk "Peta Jalan Kemandirian Ekonomi Indonesia di The Tribrata Convention Center Dharmawangsa, Jakarta, Senin, 9 November 2026.
Rakhmad mengatakan, proyek tersebut merupakan bagian dari rencana pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan untuk mendukung kemandirian energi dan transisi menuju energi hijau.
Ia menjelaskan, PLN memiliki rencana penambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt (GW). Dari jumlah tersebut, sekitar 75 persen atau 42,1 GW berasal dari pembangkit energi terbarukan.
"Ke depan ini yang sudah ditandatangani oleh pemerintah tahun lalu, ada 69,5 gigawatt pembangkit baru, di mana 75 persen ini terdiri dari pembangkit renewable energy, 42,1," kata Rakhmad dalam pemaparannya.
Selain pembangkit, PLN juga mengembangkan teknologi penyimpanan energi melalui battery energy storage dan pumped storage.
Pengembangan pembangkit tersebut juga membutuhkan pembangunan jaringan transmisi untuk menghubungkan sumber energi dengan pusat permintaan listrik.
Rakhmad menyebut, kebutuhan tambahan jaringan transmisi diperkirakan mencapai sekitar 48.000 kilometer sirkuit.
"Jadi kalau kita mau membangun renewable, kita harus menghubungkan antara suplai pasokan, sumber pasokan yang ada di ujung Sumatra, ujung Kalimantan ke demand center. Demand centernya di mana? Di Jawa bagian barat terutama," jelasnya.
Menurut Rakhmad, besarnya kebutuhan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan tersebut membuat PLN membutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak.
Ia berharap, proyek-proyek tersebut tidak hanya dikerjakan PLN, tetapi juga melibatkan berbagai pihak sehingga memberikan dampak lebih luas terhadap perekonomian nasional.
"Nah, ini secara perlahan yang kita targetkan di akhir tahun 2026 saja mudah-mudahan kita sudah bisa launching 387 proyek strategis atau senilai Rp702 triliun," pungkasnya.
BERITA TERKAIT: