Pengembangan B50 dan E20 Dapat Dukungan, Bahlil Diminta Pastikan Petani Ikut Sejahtera

Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB), Prof. Bonar Tua Halomoan Marbun, menilai pengembangan bahan bakar nabati merupakan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional.

“Secara konsep teori dasar, strategi Pemerintah untuk menjaga ketahanan energi dan meminimalisasi impor, sangat mulia dan patut dipuji,” kata Bonar saat dihubungi, Kamis, 5 November 2026.

Bonar yang merupakan guru besar Kelompok Keahlian Teknik Pengeboran, Produksi, dan Manajemen Migas (TPPM), Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB, menjelaskan B50 merupakan campuran 50 persen Fatty Acid Methyl Ester (FAME) berbasis kelapa sawit dan 50 persen solar.

Dengan memanfaatkan produksi sawit dan solar dalam negeri, Indonesia berpeluang mengurangi kebutuhan impor solar jadi.

“Indonesia tidak lagi impor BBM jenis solar. Dengan hanya melihat bahan jadinya saja, Indonesia sudah tidak lagi mengimpor solar dari luar dan mampu mandiri,” ujarnya.

Meski demikian, Bonar mengingatkan implementasi B50 perlu ditopang kesiapan industri pendukung. Ia memperkirakan kebutuhan metanol untuk produksi biodiesel B50 mencapai 2,5 juta ton per tahun, sementara kapasitas produksi dalam negeri baru sekitar 600.000 ton.

Menurutnya, peningkatan kapasitas industri metanol nasional diperlukan agar upaya mengurangi impor solar tidak justru memunculkan ketergantungan baru terhadap bahan baku impor. Kesiapan fasilitas penyimpanan dan distribusi bahan bakar nabati, terutama di luar Pulau Jawa, juga perlu diperhatikan.

“Karakteristik biodiesel yang mudah menyerap kelembapan membutuhkan fasilitas penyimpanan khusus dan proses pencampuran yang presisi. Sementara pengembangan E20 hingga E50 perlu mempertimbangkan kompatibilitas mesin kendaraan, standar mutu bahan bakar, serta keberlanjutan pasokan bioetanol,” ucapnya.

Dukungan juga disampaikan Guru Besar Universitas Ciputra Surabaya, Prof. Dr. Murpin Josua Sembiring. Ia menilai pengembangan B50 dan E20 hingga E50 merupakan langkah diversifikasi energi yang layak didukung, namun harus disertai kesiapan teknologi, industri, dan pasokan bahan baku domestik.

Murpin menjelaskan, kedua program memiliki sasaran berbeda tetapi saling melengkapi. B50 diarahkan untuk menggantikan sebagian penggunaan solar, sedangkan E20 hingga E50 menyasar konsumsi bensin.

“Sinerginya masuk akal, tetapi harus diuji holistik terhadap harga minyak, harga sawit, cuaca ekstrem, pasokan bahan baku, dan kebutuhan subsidi,” kata Murpin.

Ia menilai pengembangan bioetanol juga berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi melalui aktivitas pertanian, industri pengolahan, dan penciptaan lapangan kerja di pedesaan. Namun, manfaat tersebut harus dirasakan langsung oleh petani melalui kontrak pembelian yang adil, transparansi harga, akses pembiayaan, serta keterlibatan dalam rantai nilai industri.

“Petani harus menjadi pemenang, bukan pemasok murah,” tegasnya.

Murpin menambahkan, keberhasilan program E20 hingga E50 perlu diukur dari manfaat ekonomi yang nyata, termasuk penurunan impor bensin dan penghematan devisa. Perhitungan tersebut harus memperhitungkan biaya produksi etanol, investasi infrastruktur, subsidi, logistik, serta dampaknya terhadap anggaran negara.

Menurutnya, kemandirian energi tidak cukup dinilai dari besarnya target pengembangan bahan bakar nabati atau pembangunan infrastruktur. Kebijakan tersebut harus menghasilkan penurunan impor, peningkatan kesejahteraan petani, harga energi yang terjangkau, dan penguatan industri domestik.

“Ukuran keberhasilan bukan seremoni expose proyek, melainkan impor turun, petani sejahtera, harga terjangkau, industri tangguh, dan APBN terlindungi,” pungkasnya.

Bahlil sempat menyampaikan pemerintah telah menyiapkan rencana strategis pengembangan bioetanol secara bertahap, mulai dari E20 hingga E50. Hal itu disampaikan dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 3 November 2026.

Pengembangan tersebut akan dilakukan melalui kolaborasi lintas kementerian, khususnya Kementerian ESDM dan Kementerian Pertanian untuk memastikan kesiapan bahan baku dari sektor hulu.

“E20 sampai dengan E50 dan kami sudah menyiapkan renstranya. Saya dengan Pak Mentan, karena hulunya itu adalah kolaborasi antara Pak Mentan dengan ESDM,” ujar Bahlil.

Bahlil juga memastikan implementasi mandatori biodiesel B50 tetap berlanjut. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat pemanfaatan energi domestik, mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar fosil, serta meningkatkan nilai tambah sumber daya nasional.