Proyeksi ini disampaikan menjelang rilis data produk domestik bruto (PDB) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada minggu ini. Sepanjang 2026, pertumbuhan diperkirakan berada di kisaran 5,2 persen-5,4 persen, dengan batas atas setara target APBN sebesar 5,4 persen.
Dari sisi pembentuknya, pertumbuhan di atas 5 persen terutama ditopang konsumsi rumah tangga, penyumbang terbesar PDB, yang masih bertahan meski kehilangan momentum.
Penjualan eceran riil kembali tumbuh 1,3 persen setelah terkontraksi pada kuartal II, tetapi pertumbuhan transaksi kartu dan uang elektronik melambat dan keyakinan konsumen turun, meski masih di zona optimistis. Pembedanya pada kuartal III adalah ekspor manufaktur, yang mulai pulih dan menahan perlambatan.
Namun, angka kuartal III yang solid belum mencerminkan tekanan sesungguhnya. Dampak terberat dari harga minyak, El Niño, dan kebakaran hutan diperkirakan baru akan terasa penuh pada kuartal IV, sementara ruang untuk stimulus tambahan terbatas karena beban subsidi energi berisiko naik dan agenda prioritas nasional turut menyerap APBN.
Dari sisi eksternal, konflik di Timur Tengah dan perlambatan ekonomi dunia mendorong harga minyak naik dan menekan Indonesia sebagai negara pengimpor energi. Harga minyak mentah Indonesia (ICP) rata-rata hampir 92 per dolar AS barel pada Januari-September 2026, jauh di atas asumsi APBN sebesar 70 dolar AS.
Dampaknya mulai terasa: pada Oktober, kelompok transportasi -- terutama bensin -- menyumbang 0,59 poin persentase inflasi tahunan. Imbasnya merambat ke neraca eksternal. Defisit transaksi berjalan yang melebar pada kuartal II dan rupiah di kisaran Rp18.000 per dolar AS membuat kebijakan harus memprioritaskan stabilitas makroekonomi. Bank Indonesia telah menaikkan suku bunga acuan 100 basis poin menjadi 5,75 persen sepanjang tahun ini.
Dalam situasi tersebut, Anggota Board of Advisors Prasasti sekaligus Gubernur Bank Indonesia 2003-2008, Burhanuddin Abdullah, menilai fungsi suku bunga telah bergeser.
"Suku bunga bukan lagi sekadar alat pendorong pertumbuhan, melainkan jangkar kepercayaan. Pelonggaran yang terlalu dini bisa memicu tekanan pada rupiah, dan ongkosnya bagi pertumbuhan justru lebih mahal," kata Burhanuddin, dikutip Rabu 4 November 2026.
Dorongan Ekspor ManufakturResearch Director Prasasti Adhi N. Saputro mengatakan, pelemahan rupiah membuat produk Indonesia lebih kompetitif di pasar global, meski sekaligus menaikkan biaya bahan baku dan impor energi.
"PMI Manufaktur S&P Global naik dari 52,4 pada September 2 of 3 menjadi 54,0 pada Oktober 2026, tertinggi sejak Maret 2024, dengan pesanan ekspor baru tumbuh tercepat sejak survei dimulai pada 2011," kata Adhi.
Namun, survei yang sama mencatat biaya input naik lebih cepat akibat harga bahan bakar, sementara penyerapan tenaga kerja melambat. Sementara itu, ekspor industri pengolahan naik 16,78 persen YoY pada September. Sepanjang kuartal III, kenaikan ekspor manufaktur terutama berasal dari produk turunan sawit dan elektronik.
Kendati demikian, fondasinya belum kokoh. Investor asing mulai masuk ke manufaktur, tetapi investor domestik masih menahan diri -- realisasi investasi dalam negeri turun 7,5 persen. Selama investasi domestik belum pulih, pemulihan manufaktur bergantung pada permintaan ekspor yang rentan terhadap perlambatan ekonomi dunia.
Karena itu, Adhi menilai angka kuartal III perlu dibaca dengan memperhitungkan jeda waktu.
"Angka kuartal III terlihat solid karena sebagian tekanan belum sepenuhnya merambat ke perekonomian. Ada jeda dari fluktuasi harga minyak, penurunan panen, dan karhutla. Dampaknya baru akan terasa penuh pada kuartal IV, tepat ketika ekonomi justru dituntut tumbuh lebih cepat," kata Adhi.
Pemerintah Tetap WaspadaBerangkat dari kondisi tersebut, Prasasti menilai target APBN sebesar 5,4 persen sulit, meski tidak mustahil dicapai. Untuk mencapainya, ekonomi perlu tumbuh sekitar 5,5 persen YoY pada kuartal IV/2026, di atas basis yang tinggi (5,39 persen pada kuartal IV/2025).
Persoalannya, percepatan itu harus dicapai ketika tiga tekanan memuncak bersamaan. Pertama, harga minyak yang tetap tinggi merambat ke biaya produksi dan transportasi, menekan margin dunia usaha, dan memperbesar tagihan impor.
Kedua, El Niño menekan produksi padi, yang turun 18,3 persen pada September dan diperkirakan turun 16,3 persen pada Oktober-Desember 2026, sehingga berpotensi mendorong harga bahan pokok di tengah inflasi yang sudah bertahan di atas 3 persen. Kelompok berpendapatan rendah paling rentan, karena pangan menyumbang porsi terbesar pengeluaran mereka dan tabungan mereka sudah menipis.
Ketiga, kebakaran hutan dan lahan yang masih berlangsung hingga Oktober di Kalimantan dan Sumatra mengganggu aktivitas ekonomi, dan berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi yang besar.
Tekanan tersebut sulit diredam karena ruang fiskal dan moneter terbatas. Bank Indonesia harus menjaga rupiah sehingga belum dapat menurunkan suku bunga.
Di sisi fiskal, harga minyak yang kembali melonjak berisiko menaikkan beban subsidi dan kompensasi energi pada kuartal IV, sementara outlook defisit sudah mendekati batas 3 persen PDB.
Dengan demikian, memaksakan pertumbuhan lewat belanja, ekspansi kredit, atau kegiatan kuasi-fiskal berisiko menggerus bantalan fiskal dan stabilitas eksternal.
Fondasi Lebih KuatOleh karena itu, Prasasti menilai pertumbuhan yang lebih tinggi perlu dibangun di atas fondasi yang lebih kuat.
Senior Economist Prasasti Piter Abdullah mengatakan, pemerintah dapat memprioritaskan kebijakan non-fiskal, seperti relaksasi hambatan dagang non-tarif dan kepastian regulasi. Dalam jangka pendek, percepatan penetapan Neraca Komoditas 2027, termasuk kuota impor bahan baku, menjadi mendesak.
"Dengan momentum Natal-Tahun Baru yang segera disusul Ramadan dan Idulfitri, kepastian kuota memungkinkan dunia usaha menyusun rencana operasional yang terukur," kata Piter.
Lebih jauh, Piter menilai keterbatasan ruang kebijakan menggeser sumber dorongan pertumbuhan.
"Sisa anggaran terlihat besar, tetapi ruang geraknya tersandera beban subsidi energi dan bunga utang. Ketika ruang 3 of 3 fiskal dan moneter sama-sama terbatas, dorongan pertumbuhan datang dari kepastian aturan main, bukan dari besarnya belanja," tutup Piter.
BERITA TERKAIT: