BMKG Ingatkan Ancaman Bencana Hidrometeorologi pada Akhir Tahun 2026 hingga Awal 2027

Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani mengatakan, awal musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan mundur sekitar 20 hingga 30 hari. 

Meski sifat hujan diprediksi normal, curah hujan akan terkonsentrasi dalam durasi yang lebih pendek sehingga perlu diantisipasi sejak dini.

“Jumlah hujan yang turun relatif sama, tetapi durasinya lebih pendek. Untuk akhir tahun ini hingga awal tahun depan, bencana hidrometeorologi basah perlu kita waspadai bersama,” ujar Ketua BMKG kepada wartawan menjelang rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 26 Oktober 2026.

Selain mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi, BMKG juga memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah yang masih mengalami tingkat kebakaran cukup tinggi.

Untuk mendukung penanganan tersebut, operasi modifikasi cuaca (OMC) dilakukan secara masif dengan mengerahkan sembilan pesawat di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan serta enam pesawat di Sumatera Selatan.

“Harapannya, minggu ini menjadi periode basah sehingga ada potensi hujan. Kami akan bekerja keras untuk memadamkan semaksimal mungkin kebakaran yang terjadi, khususnya di dua provinsi yang saat ini masih memiliki tingkat kebakaran cukup tinggi, yaitu Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah,” kata Teuku Faisal.

BMKG memperkirakan potensi pertumbuhan awan di Kalimantan Tengah cukup tinggi mulai hari ini hingga lima hari ke depan. Sementara di Sumatera Selatan, potensi pertumbuhan awan diprediksi meningkat mulai besok hingga lima hari berikutnya. 

Operasi modifikasi cuaca dilakukan bersama BNPB, Kementerian Kehutanan, dan TNI, dengan mengombinasikan penggunaan dry ice dan NaCl atau garam serta memanfaatkan pesawat Hercules dan CN-295 milik TNI.

Untuk memetakan potensi karhutla, BMKG juga telah menyiapkan data wilayah berisiko tinggi hingga tingkat kecamatan untuk periode mingguan sampai akhir November. Pemetaan tersebut menjadi bahan koordinasi dengan BNPB dan instansi terkait dalam menentukan lokasi prioritas penanganan. 

Adapun data luasan lahan yang masih terbakar diminta dikonfirmasi langsung kepada Kepala BNPB agar informasi yang disampaikan kepada publik tetap satu pintu.