Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, penyesuaian anggaran dilakukan berdasarkan jumlah calon penerima yang belum memiliki rekening.
“Iya kan kita lihat dari jumlahnya dan yang belum punya rekening,” kata Airlangga di Jakarta, Jumat, 23 Oktober 2026.
Airlangga menjelaskan, pemerintah telah mengumpulkan data calon penerima sebagai dasar penetapan anggaran program tersebut. Anggaran Rp1,28 triliun itu disiapkan untuk membuka rekening bagi 25 juta masyarakat berusia di atas 17 tahun yang masuk kelompok desil 1 hingga 4.
“Setoran awal disiapkan Rp50.000 dan anggarannya Rp1,28 triliun,” ujar Airlangga.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah melibatkan dua bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI).
Data calon nasabah bersumber dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), dengan melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Pemerintah berharap program ini dapat meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sosial dan pembiayaan kegiatan produktif, sekaligus mendorong inklusi keuangan nasional mencapai 99 persen.
.jpg)
Pemerintah memangkas anggaran program pembukaan rekening bagi masyarakat berpenghasilan rendah dari Rp3,8 triliun menjadi Rp1,28 triliun setelah menyisir dan memadankan data calon penerima manfaat. 
.jpg)
BERITA TERKAIT: