B50 jadi Andalan Presiden Prabowo Wujudkan Kemandirian Energi

Mandatori B50 mulai diterapkan pada 1 Juli 2026 dengan komposisi 50 persen biodiesel berbahan baku nabati dan 50 persen solar. Kebijakan ini melanjutkan program B40 yang diterapkan sejak awal 2025.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menargetkan penerapan B50 menjadikan Indonesia tidak lagi impor solar pada 2026. Bahkan, pemerintah memproyeksikan surplus solar hingga 4 juta kiloliter (kL) tahun ini.

"Dengan implementasi B50 ini kita tidak impor solar lagi, ini pertama kali," ujar Bahlil dikutip pada Jumat, 23 Oktober 2026.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, penerapan B50 diperkirakan dapat menghemat devisa hingga Rp170 triliun pada 2026. Nilai tersebut meningkat dibandingkan penghematan Rp133,33 triliun saat program B40 berjalan pada 2025.

Selain mengurangi kebutuhan impor solar, kebijakan ini diproyeksikan meningkatkan nilai tambah minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) menjadi Rp23,49 triliun, dari Rp20,94 triliun pada penerapan B40.

Peningkatan pemanfaatan CPO untuk biodiesel juga diharapkan memperluas pasar domestik bagi industri sawit. Kondisi tersebut berpotensi memberikan kepastian permintaan bagi petani dan mengurangi ketergantungan pada pasar ekspor CPO mentah.

Kementerian ESDM juga memproyeksikan program B50 mampu menyerap sekitar 2,1 juta tenaga kerja dan menekan emisi gas rumah kaca hingga 44,46 juta ton karbon dioksida pada 2026. Meski demikian, realisasi manfaat tersebut bergantung pada pelaksanaan program, kesiapan pasokan bahan baku, serta kemampuan industri memenuhi kebutuhan biodiesel nasional.

Gerak Nyata Prabowo Menuju Energi Hijau

Presiden Prabowo Subianto berulang kali menekankan pentingnya kemandirian energi di tengah ketidakpastian global yang dapat mengganggu pasokan dan mendorong kenaikan harga energi. Presiden bahkan mendorong pengembangan biodiesel hingga B100. Pada Juli 2026, ia menyebut penerapan B50 sebagai langkah penting menuju pengurangan ketergantungan Indonesia terhadap impor solar.

"Saya menuntut kemandirian energi B40 tidak cukup. Bahkan pada saat itu, saya mendorong ke arah B100. Tapi menteri-menteri saya meyakinkan saya bahwa dengan B50 saja kita sudah tidak impor solar lagi. Jadi ini adalah suatu prestasi bangsa yang luar biasa," ujar Prabowo beberapa waktu lalu.

Pada Agustus 2026, Prabowo juga menginstruksikan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengkaji implikasi pengembangan biodiesel hingga B60 dan B100.

Selain biodiesel, pemerintah mengembangkan sejumlah program energi lainnya, termasuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt-peak (GWp) dan Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL).

Rangkaian kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi nasional, mengurangi ketergantungan pada energi fosil, dan mendorong pemanfaatan sumber energi domestik.