Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Dewan Syuro MPDI, Muhammad Hidayat Nur Wahid (HNW), menilai realisasi Dana Abadi Pesantren perlu dilakukan secara adil dan proporsional.
HNW menegaskan, Direktorat Jenderal Pesantren perlu berperan memastikan realisasi dana tersebut, selain menjalankan tugas meningkatkan kualitas dan tata kelola pesantren.
Ia juga mendorong pesantren menyampaikan aspirasi secara konstruktif kepada para pemangku kebijakan, baik melalui komunikasi langsung maupun ruang publik.
Di sisi lain, KH Abdurrahman Abdul Hasib, M.Pd., mengingatkan bahwa dukungan pemerintah harus tetap berjalan beriringan dengan kemandirian pesantren.
“Kemandirian merupakan salah satu karakter penting dalam tradisi pesantren yang harus terus dipelihara,” ujarnya dalam dialog kebangsaan menyambut Hari Santri Nasional 2026 di Pondok Pesantren Husnul Khatimah, Jumat, 23 Oktober 2026.
Ia menjelaskan, pesantren telah membangun kemandirian melalui kegiatan pertanian, kewirausahaan, koperasi, dan berbagai aktivitas produktif lainnya.
“Semangat tersebut perlu dikembangkan agar pesantren semakin kuat secara ekonomi dan mampu menjaga keberlanjutan pendidikan serta dakwahnya,” kata KH Abdurrahman.
MPDI menekankan pentingnya alokasi pendanaan yang adil bagi pesantren, dengan tetap menjaga kemandirian lembaga pendidikan Islam tersebut dalam menjalankan pendidikan dan dakwah.
Alokasi Dana Abadi Pendidikan untuk pesantren yang disebut baru mencapai Rp250 miliar dari total Rp148 triliun menjadi sorotan Majelis Pesantren Dakwah Indonesia (MPDI). 
BERITA TERKAIT: