Dua Tahun Pemerintahan Prabowo Dianggap Sukses Selamatkan Kekayaan Negara

Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Andre Rosiade mengatakan, Prabowo sebenarnya bisa melanjutkan kebijakan pemerintahan sebelumnya tanpa menimbulkan kegaduhan. Namun, menurutnya, Presiden memilih melakukan pembenahan mendasar untuk menutup kebocoran kekayaan negara dan memperkuat kedaulatan ekonomi nasional.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah praktik underpricing dan underinvoicing dalam ekspor sumber daya alam (SDA), yang dinilai membuat Indonesia tidak memperoleh manfaat maksimal dari kekayaan alamnya.

“Indonesia sebagai pemilik sumber daya alam justru kalah dan dipermainkan oleh korporasi. Karena itu, Presiden mengambil kebijakan agar seluruh ekspor dikontrol pemerintah sehingga kekayaan negara benar-benar dinikmati oleh negara,” kata Andre saat membahas dua tahun pemerintahan Prabowo dalam diskusi Dialektika Demokrasi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 22 Oktober 2026.

Ia menilai, pembenahan tersebut berpotensi mendapat perlawanan dari pihak-pihak yang selama ini menikmati keuntungan dari praktik yang merugikan negara.

Andre juga menyoroti kebijakan pemerintah untuk memastikan devisa hasil ekspor sumber daya alam kembali ke Indonesia. Menurutnya, selama ini sebagian hasil ekspor ditempatkan di luar negeri, termasuk Singapura dan Hong Kong, karena pertimbangan keuntungan finansial.

Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berupaya memastikan devisa hasil ekspor dikelola sesuai ketentuan dan memberikan manfaat lebih besar bagi perekonomian nasional.

“Ini menunjukkan bahwa secara fundamental Presiden ingin melakukan perubahan. Apa yang disampaikan beliau sejak berkampanye mengenai kebocoran-kebocoran kekayaan negara kini diwujudkan melalui kebijakan konkret,” ujarnya.

Andre berharap masyarakat, termasuk pihak yang kerap mengkritik pemerintah, dapat menilai kebijakan Prabowo secara objektif dan tidak semata-mata berdasarkan perbedaan pilihan politik.

Selain pembenahan ekonomi, Andre menyoroti keberlanjutan program MBG yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Prabowo. Ia menilai, penolakan terhadap program tersebut yang ramai diperbincangkan di Jakarta tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan masyarakat di daerah.

Berdasarkan kunjungannya ke sejumlah wilayah, Andre mengaku bertemu banyak siswa dan orang tua yang berharap memperoleh manfaat dari program tersebut.

“Kalau di Jakarta mungkin ramai penolakan. Namun, ketika saya berkeliling ke daerah pemilihan dan berbagai provinsi, saya bertemu dengan siswa serta masyarakat yang justru membutuhkan MBG,” katanya.

Andre juga menceritakan pengalamannya saat mendampingi Presiden Prabowo meresmikan jembatan darurat di Sumatera Barat pada Desember 2025, ketika wilayah tersebut terdampak bencana alam.

Saat itu, sejumlah anak sekolah dasar menghampiri Presiden dan menyampaikan bahwa mereka belum menerima MBG serta berharap bisa mendapatkan program tersebut.

Menurut Andre, pengalaman itu menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat di daerah perlu menjadi pertimbangan dalam mengevaluasi keberlanjutan program. Ia menyebut masih ada sekolah dan orang tua di Sumatera Barat yang menantikan MBG.

Meski demikian, Andre mengakui pelaksanaan program tersebut masih memiliki kekurangan yang harus dibenahi. Ia menegaskan, evaluasi diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan, bukan menjadi alasan menghentikan program yang dibutuhkan masyarakat.

Andre secara khusus menyoroti persoalan keamanan pangan, termasuk kasus keracunan yang terjadi di sejumlah wilayah. Menurutnya, insiden tersebut tidak boleh dianggap sepele dan harus menjadi bahan evaluasi Badan Gizi Nasional (BGN) serta seluruh pihak yang terlibat.

Ia mengatakan pemerintah telah menindak dapur penyedia MBG yang melanggar ketentuan operasional. Pengawasan juga perlu diperkuat dengan memastikan standar operasional prosedur (SOP) diterapkan secara konsisten.

Andre mencontohkan, proses memasak yang tidak sesuai jadwal maupun standar pengolahan makanan dapat meningkatkan risiko keracunan. 

Karena itu, ia mendukung penguatan pengawasan, termasuk melalui pemanfaatan kamera pengawas atau CCTV dan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk mendeteksi pelanggaran di dapur penyedia makanan.

“Kalau ada pelanggaran SOP, harus segera diketahui dan ditindaklanjuti. Keamanan makanan bagi anak-anak harus menjadi prioritas,” ujarnya.

Andre menyebut jumlah penerima manfaat MBG telah mencapai sekitar 59 juta orang. Meski angka tersebut menunjukkan besarnya cakupan program, ia menilai evaluasi menyeluruh tetap diperlukan tanpa mengabaikan setiap kasus keracunan yang terjadi.

Menurutnya, pemerintah harus terus memperbaiki kualitas pengolahan dan distribusi makanan agar pelaksanaan MBG memenuhi standar keamanan pangan.

Ia juga menyoroti persoalan gizi yang menjadi salah satu alasan penting keberlanjutan program tersebut. Andre mengutip angka prevalensi stunting nasional sebesar 19 persen dan Sumatera Barat sebesar 24 persen sebagai gambaran tantangan yang masih harus ditangani.

“Program ini harus terus diperbaiki. Kekurangan harus dibenahi, pengawasan harus diperketat, dan standar operasional harus dipatuhi agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tandas Andre.

Ia menegaskan, pembenahan tata kelola sumber daya alam dan pelaksanaan MBG merupakan dua hal yang mencerminkan upaya pemerintahan Prabowo dalam memperkuat kedaulatan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Andre berharap kedua agenda tersebut dapat dijalankan secara konsisten melalui pengawasan ketat dan evaluasi berkelanjutan.