Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Grand Ballroom Convention JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis, 22 Oktober 2026.
Menurut Prabowo, keberhasilan pembangunan ekonomi harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama petani, nelayan, pedagang, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta keluarga yang berjuang memenuhi kebutuhan hidup.
“Garis ekonomi kita harus bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat kita. Kesejahteraan tidak boleh hanya menjadi kata-kata, slogan,” tegas Prabowo.
Kepala Negara menjelaskan, peningkatan kesejahteraan harus tercermin dari bertambahnya pendapatan masyarakat secara nyata sehingga setiap keluarga memiliki daya beli yang lebih baik.
Pemerintah disebut tengah memperjuangkan arah kebijakan ekonomi yang berorientasi pada kebutuhan rakyat.
“Arti sesungguhnya dari kesejahteraan adalah bahwa penghasilan rakyat secara riil secara nyata harus meningkat, harus meningkat, bahwa setiap keluarga harus memiliki daya beli yang nyata. Ini yang sedang kita perjuangkan. Ini garis kita, ini strategi kita,” paparnya.
Untuk mendukung agenda tersebut, Prabowo mengungkapkan rencana penyaluran kredit sebesar Rp400 triliun pada tahun mendatang bagi petani, nelayan, masyarakat pedesaan, daerah terpencil dan tertinggal, serta kelompok berpenghasilan rendah di perkotaan.
Program tersebut ditargetkan menjangkau sekitar 28 juta keluarga atau kurang lebih 100 juta orang jika memperhitungkan anggota keluarga.
Prabowo menegaskan, pemerintah akan terus mendorong pemerataan ekonomi dengan memperkuat akses pembiayaan dan memastikan kekayaan nasional dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
“Saya tidak mau jadi presiden rakyat saya miskin terus. Saya tidak mau jadi presiden. Malu saya. Lebih baik saya nggak jadi presiden,” pungkasnya.
BERITA TERKAIT: