Langkah itu dipertimbangkan sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan Indonesia saat ini berada dalam kondisi survival atau harus berjuang untuk bertahan.
Bahlil mengatakan, seluruh kementerian harus menerjemahkan arahan Presiden tersebut, sehingga Indonesia mampu menghadapi dinamika global yang semakin tidak menentu.
"Ya memang harus kita survival. Kita sebagai pejabat negara, Bapak Presiden sebagai presiden, pasti apa yang disampaikan Bapak Presiden, semua kementerian mampu menjabarkan dalam konteks implementasi program untuk menuju pada survival," kata Bahlil usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Halaman Tengah Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 21 Oktober 2026.
Bahlil membuka peluang untuk tidak melanjutkan kontrak ekspor gas ke negara tetangga apabila langkah tersebut diperlukan untuk memenuhi kebutuhan energi nasional di tengah situasi yang mengharuskan Indonesia bertahan.
"Jadi kalau negara-negara lain mau pandangan lain untuk kita, hati-hati. Saya juga mungkin memikirkan untuk gas saya tidak perpanjang untuk ekspor ke negara tetangga. Karena kan harus survival kan, harus memenuhi dulu kebutuhan dalam negeri ya. Gitu ya," tegasnya.
Sebelumnya, Prabowo menekankan bahwa Indonesia harus menjaga kekayaan alam dan sumber daya nasional agar tidak terus terkuras.
Presiden mengibaratkan sumber daya alam sebagai darah bagi tubuh yang menentukan keberlangsungan hidup sebuah negara di tengah persaingan global.
“Kita sekarang berada dalam kondisi harus survival. Kita harus bertahan. Kita harus menyelamatkan kekayaan kita. Kekayaan kita, sumber alam kita, itu adalah ibarat darah kita. Kalau darah kita bocor terus, tidak mungkin badan kita selamat,” kata Prabowo.
Indonesia selama ini memasok gas bumi ke Singapura melalui sejumlah kontrak ekspor.
Berdasarkan data SKK Migas, kontrak penjualan gas kepada Gas Supply Pte Ltd (GSPL) diperpanjang hingga 2028, dengan volume ekspor sebesar 160 BBTUD pada 2023 dan 180 BBTUD untuk periode 2024-2028.
Sementara itu, pada April 2025, Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menyampaikan rencana mengoptimalkan pasokan gas dari Natuna untuk memenuhi kebutuhan ekspor ke Singapura, sekaligus mengurangi alokasi gas dari Sumatra agar dapat dimanfaatkan di dalam negeri.
Pernyataan Bahlil kali ini menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan domestik menjadi pertimbangan utama pemerintah dalam menentukan keberlanjutan ekspor gas nasional.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Menko Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia membuka kemungkinan tidak memperpanjang kontrak ekspor gas ke negara tetangga demi mengutamakan pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri. 
BERITA TERKAIT: