Hal itu disampaikan Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Halaman Tengah Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 21 Oktober 2026.
Kepala Negara mengatakan, prinsip politik luar negeri yang dianutnya adalah memperbanyak sahabat dan menghindari permusuhan dengan negara lain.
Prabowo menyebut pendekatan tersebut sebagai the good neighbor policy atau kebijakan bertetangga baik yang telah dijalankannya sejak masih menjabat Menteri Pertahanan di kabinet pemerintahan Joko Widodo, bahkan sebelum dirinya resmi dilantik sebagai presiden.
“Dari sejak awal, bahkan sebelum saya resmi dilantik sebagai presiden, saya masih jadi Menteri Pertahanan dalam kabinet yang dipimpin Presiden Joko Widodo. Saya mengikuti juga garis politik Pak Joko Widodo pada saat itu. Kita ingin punya hubungan baik dengan semua tetangga,” tuturnya.
Lebih lanjut, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tidak ingin terikat pada blok maupun pakta militer tertentu.
Meski demikian, Indonesia tetap berpegang pada prinsip konstitusi yang menolak imperialisme dan penjajahan.
"Kita hormati, kita tidak mau terlibat. Tapi kita, sesuai dengan Undang-Undang Dasar kita, kita anti-imperialisme. Kita anti-penjajahan,” tandas Prabowo.
Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa dirinya mengikuti garis politik luar negeri Presiden ke-7 RI Joko Widodo, terutama dalam membangun hubungan baik dan memperkuat kerja sama dengan negara-negara tetangga. 
.jpeg)
BERITA TERKAIT: