Juru Bicara Pemerintah Maroko sekaligus Menteri Perencanaan Wilayah, Urbanisme, Perumahan, dan Kebijakan Kota, Samir Belfkih, mengatakan keputusan itu diambil berdasarkan pertimbangan politik dan kelembagaan yang didukung oleh mayoritas pendukung pemerintah.
Langkah tersebut juga muncul di tengah beredarnya informasi pribadi terkait persoalan hukum terkait pemalsuan data medis Khayr.
Belfkih menjelaskan bahwa pemerintah terus memantau persoalan penunjukan Khayr.
Pemerintah bersama mayoritas pendukungnya berkomitmen menjaga keberhasilan pemerintahan, mengarahkan kembali perdebatan publik pada agenda kerja pemerintah, memenuhi harapan masyarakat, serta memastikan kepentingan umum tetap menjadi prioritas.
"Merupakan bagian dari tugas pemerintah dan mencerminkan komitmen untuk menciptakan semua kondisi yang menguntungkan untuk menyelesaikan proses konstitusional pembentukan pemerintah," tegas Belfkih dalam sebuah pernyataan, dikutip Selasa, 20 Oktober 2026.
Sebagai tindak lanjut, Kepala Pemerintahan Maroko mengajukan permohonan kepada Raja Mohammed VI untuk memberhentikan Khayr dari jabatannya.
Permohonan itu diajukan berdasarkan kewenangan konstitusional, khususnya Pasal 47 ayat 4, dan telah disetujui oleh Raja Mohammed VI sebagaimana diumumkan dalam pernyataan Istana Kerajaan.
Belfkih menegaskan, langkah cepat tersebut mencerminkan komitmen pemerintah untuk menciptakan kondisi yang mendukung penyelesaian proses pembentukan pemerintahan melalui pengesahan parlemen.
Setelah tahapan konstitusional itu rampung, pemerintah diharapkan dapat berfokus pada pelaksanaan program kerja dan pemenuhan janji kepada masyarakat.
Pemerintah Maroko mengungkap alasan pemberhentian Madiha Khayr dari jabatan Menteri Delegasi yang membidangi Pelatihan dan Kualifikasi Profesional. 
BERITA TERKAIT: