Berbagai gejolak, mulai dari ketidakpastian ekonomi global, perang dagang, gejolak politik dalam negeri, hingga memanasnya konflik geopolitik membayangi pergerakan mata uang Garuda.
Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia (BI), Rupiah berada di level Rp15.465 per Dolar AS pada 21 Oktober 2024, sehari setelah Prabowo-Gibran dilantik.
Selama dua bulan beruntun, Rupiah terus tertekan oleh Dolar AS yang menguat setelah terpilihnya kembali Donald Trump pada November 2024 yang memicu ketidakpastian global.
Pada 16 Desember 2024, Rupiah bahkan menembus level Rp16.019 per Dolar AS. Tren pelemahan itu berlanjut hingga akhir tahun, dengan Rupiah ditutup di level Rp16.157 per Dolar AS pada 31 Desember 2024.
Sepanjang 2025Memasuki 2025, Rupiah masih menghadapi tekanan. Pada 2 Januari 2025, nilai tukar Rupiah berada di level Rp16.236 per Dolar AS.
Tekanan berlanjut di tengah gejolak sosial dan politik domestik. Pada Februari 2025, gelombang demonstrasi mahasiswa bertajuk "Indonesia Gelap" berlangsung di sejumlah daerah. Rupiah kemudian melemah hingga Rp16.575 per Dolar AS pada 28 Februari 2025.
Tekanan semakin besar pada April 2025 ketika Presiden Trump mengumumkan kebijakan tarif resiprokal terhadap sejumlah mitra dagang utama AS, termasuk Indonesia. Kebijakan tersebut memicu kekhawatiran perang dagang dan mendorong investor mengurangi eksposur terhadap aset di pasar negara berkembang.
Pada 9 April 2025, Rupiah melemah hingga tembus ke Rp16.943 per Dolar AS. Ancaman tambahan tarif terhadap produk China turut meningkatkan volatilitas pasar keuangan global.
Rupiah kemudian mendapat ruang untuk penguatan setelah Trump menunda penerapan sebagian tarif resiprokal selama 90 hari untuk membuka jalan bagi negosiasi perdagangan dengan sejumlah negara.
Pada 23 Mei 2025, Rupiah menguat ke level Rp16.289 per Dolar AS dan kembali bergerak ke Rp16.207 per Dolar AS pada 26 Mei 2025. Penundaan tarif dan perkembangan negosiasi perdagangan AS-China membantu meredakan kekhawatiran pasar, meski ketidakpastian perdagangan global belum sepenuhnya berakhir.
Memasuki paruh kedua 2025, tekanan terhadap Rupiah kembali meningkat seiring memanasnya situasi politik dalam negeri.
Gelombang demonstrasi yang berlangsung pada 25-28 Agustus 2025 memicu kemarahan publik setelah seorang pengemudi ojek online tewas tertabrak kendaraan taktis Brimob di Pejompongan, Jakarta Selatan. Aksi massa kemudian meluas ke sejumlah daerah pada 29 Agustus 2025 dan diikuti penjarahan rumah sejumlah pejabat, termasuk Menteri Keuangan saat itu, Sri Mulyani Indrawati.
Pada 29 Agustus 2025, Rupiah berada di level Rp16.463 per Dolar AS.
Tekanan berlanjut pada September 2025, ketika pergantian Menteri Keuangan dari Sri Mulyani kepada Purbaya Yudhi Sadewa turut menjadi perhatian pelaku pasar. Pada 9 September 2025, Rupiah melemah Rp16.462 per Dolar AS.
Pada 26 September 2025, Rupiah kembali tertekan hingga Rp16.775 per Dolar AS di tengah ketidakpastian kebijakan perdagangan Amerika Serikat (AS), termasuk pengumuman tarif impor baru terhadap sejumlah produk.
Hingga akhir Desember 2025, Rupiah masih bergerak di kisaran Rp16.720-Rp16.790 per Dolar AS.
Pergerakan Rupiah di 2026Memasuki 2026, tekanan terhadap Rupiah berlanjut di tengah meningkatnya risiko geopolitik dan lonjakan harga energi dunia.
Pada 9 Maret 2026, Rupiah tembus ke Rp16.974 per Dolar AS di tengah eskalasi konflik Timur Tengah, termasuk ketegangan Iran-Israel yang meningkatkan kekhawatiran terhadap stabilitas pasokan energi global. Israel kala itu menyerang kilang dan depot penyimpanan minyak Teheran yang berdampak luas pada gejolak harga minyak.
Kenaikan harga minyak dunia hingga menembus 100 Dolar AS per barel semakin menekan mata uang Garuda. Rupiah pun menembus level Rp17.000 per Dolar AS, seiring meningkatnya kekhawatiran terhadap biaya impor energi dan beban subsidi pemerintah.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia saat itu juga mengakui adanya fenomena panic buying atau pembelian berlebihan akibat kekhawatiran masyarakat dan pelaku industri terhadap pasokan energi.
Di tengah tekanan tersebut, pemerintah mengumumkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) selama satu hari dalam sepekan, yakni setiap Jumat. Kebijakan yang diumumkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto itu mulai berlaku pada 1 April 2026, dengan salah satu tujuan menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).
Tekanan terhadap Rupiah kembali meningkat pada Juni 2026. Pada 3 Juni, Rupiah melemah hingga Rp17.931 per Dolar AS, sebelum menembus Rp18.039 per Dolar AS pada 4 Juni 2026. Pelemahan berlanjut pada 13 Juli 2026 dengan Rupiah mencapai Rp18.131 per Dolar AS, dan terus berlanjut hingga September 2026.
Pelemahan ini dipicu oleh tensi geopolitik, isu penutupan Selat Hormuz hingga meletusnya bencana di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk banjir bandang di Pulau Sumatera, Gempa NTT hingga Karhutla di Kalimantan.
Hingga Selasa, 20 Oktober 2026, atau tepat dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Rupiah masih bergerak di kisaran Rp18.050 per Dolar AS.
Dengan demikian, dibandingkan posisi Rp15.465 per Dolar AS sehari setelah pelantikan Prabowo-Gibran, Rupiah telah melemah sekitar 16,7 persen selama dua tahun.
Nilai tukar Rupiah terus berada di bawah tekanan selama dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 
BERITA TERKAIT: