Ada Demo Mahasiswa, Masyarakat Diimbau Hindari Kawasan Monas

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/bonfilio-mahendra-1'>BONFILIO MAHENDRA</a>
LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA
  • Selasa, 20 Oktober 2026, 00:00 WIB
Ada Demo Mahasiswa, Masyarakat Diimbau Hindari Kawasan Monas
Aksi demonstrasi mahasiswa di Kawasan Monas, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu. (Foto: Istimewa)
Kecil Besar
rmol news logo Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat untuk menghindari kawasan Monas dan sekitarnya menyusul rencana aksi demonstrasi mahasiswa di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa 20 Oktober 2026. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas.

Sejumlah elemen mahasiswa, seperti Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung (KM ITB), Universitas Padjadjaran, BEM Universitas Diponegoro, BEM Universitas Negeri Semarang dan Serikat Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (Sema UGM) akan menggelar aksi unjuk rasa untuk memperingati dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

Menurut rencana, aksi mahasiswa dari berbagai universitas tersebut akan dimulai dari Tugu Proklamasi dan berlanjut ke kawasan di Tugu Tani, Jakarta Pusat.

“Sehubungan dengan adanya kegiatan aksi penyampaian pendapat di sekitar kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, masyarakat diimbau untuk menyesuaikan waktu dan rute perjalanan,” kata Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya Kombes Firman Darmansyah melalui keterangan tertulisnya, Senin, 19 Oktober 2026.

Di sisi lain, Ketua BEM UI, Yatalathof Ma'shum Imawan alias Atop menjelaskan bahwa gerakan mahasiswa ini berdasar dari keresahan masyarakat melalui survei terhadap 560 responden dari Sumatera hingga Papua.

“Hasil survei menunjukkan 78,8 persen responden menilai pemerintahan Prabowo-Gibran beserta jajaran kabinetnya telah gagal,” kata Atop.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah mahalnya harga kebutuhan pokok, pembredelan kebebasan berpendapat dan kasus korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan negara yang merajalela.

Bukan cuma itu, mahasiswa juga menyoroti deforestasi dan kebakaran hutan, mahalnya biaya pendidikan dan mendesak perbaikan di sektor ekonomi dan keuangan.

“Pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap persoalan ekonomi, demokrasi, hukum, lingkungan, dan pendidikan yang menjadi perhatian responden,” kata Atop.rmol news logo article
Jadikan RMOL.ID sumber pilihan pencarian Google
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari RMOL.ID di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA